InfoMatoa, (Nabire) | Sejumlah pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam forum “Kode R” menggelar aksi damai di Nabire, Papua Tengah, Senin (14/7/2025). Mereka menuntut keadilan dan kepastian peluang masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta tenaga honorer.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa banyak peserta “Kode R” telah memenuhi syarat administrasi, namun gagal diakomodasi dalam formasi CPNS. Mereka meminta pemerintah daerah dan pusat untuk memprioritaskan OAP dalam setiap rekrutmen ASN, P3K, maupun tenaga kontrak.
“Kami butuh keadilan. Jangan sampai hak-hak kami sebagai anak negeri diabaikan. Pemerintah harus menepati janji memprioritaskan Orang Asli Papua dalam formasi ASN,” seru salah satu perwakilan massa.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang menemui langsung peserta aksi, menjelaskan bahwa kewenangan pengangkatan ASN berada di tangan pemerintah pusat. Meski begitu, ia berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut ke Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami mengajak masyarakat untuk menempuh jalur resmi, menyampaikan aspirasi melalui DPR Papua Tengah maupun BKPSDM. Proses seleksi ASN dilakukan secara online dan transparan, sehingga setiap usulan harus didukung data serta dasar hukum yang jelas,” tegas Gubernur.
Massa juga mendesak agar kebijakan afirmasi bagi OAP segera ditegakkan, dengan menekankan bahwa peluang kerja di sektor pemerintahan adalah bentuk pengakuan atas hak dan harga diri masyarakat adat Papua.
Aksi damai ini mencerminkan keresahan sekaligus tekad masyarakat OAP untuk memperjuangkan kesempatan yang lebih adil dalam memperoleh pekerjaan formal di lingkup pemerintahan. [Red]
