InfoMatoa, (Waropen) | Puluhan warga membentuk Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Waropen. Mereka menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRK Waropen, Jum’at (9/1). Septian Yenusi memimpin langsung aksi massa tersebut. Massa menuntut Pemerintah Kabupaten Waropen segera mengevaluasi pejabat strategis. Selain itu, mereka meminta pemerintah menyelesaikan utang daerah. Selanjutnya, warga mendesak adanya keberpihakan bagi orang asli Waropen.
Massa mulai berkumpul di bekas Pasar Urfas sejak pukul 10.55 WIT. Lokasi tersebut berada tepat di Distrik Urei Faisei. Kemudian, empat unit kendaraan mengangkut massa menuju Kantor DPRK Waropen. Mereka tiba pada pukul 11.28 WIT untuk memulai orasi.
Aspirasi Rakyat dan Nasib Tenaga Honorer
Sejumlah pejabat daerah turut menghadiri aksi penyampaian aspirasi ini. Wakil Ketua III DPRK Simson Boari dan Plh Sekda Bob Wariori hadir di lokasi. Selain itu, jajaran kepala OPD dan tokoh adat juga menyaksikan jalannya aksi.
Koordinator Aksi Kristofel Maniburi menegaskan aksi ini murni lahir dari keresahan rakyat. Hal ini berkaitan erat dengan nasib tenaga honorer K2. Pasalnya, pembangunan daerah saat ini sedang mengalami stagnasi serius. Beliau juga menolak anggapan bahwa pihak tertentu mensponsori gerakan rakyat ini.
Perwakilan honorer Yusak Sawaki turut menyampaikan rasa kecewa yang mendalam. Ia belum mendapat kepastian status meskipun sudah lama mengabdi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera menepati janji. Pemerintah harus menambah kuota 200 orang khusus untuk anak asli Waropen.
Tuntutan Transparansi Keuangan dan Pembangunan Pasar
Sementara itu, aparat kampung Tonial Maniburi menyoroti lemahnya realisasi pembangunan fisik. Ia meminta pemerintah daerah bersikap jujur dan terbuka kepada rakyat. Selanjutnya, Septian Yenusi menyoroti tajam kebijakan pemotongan TPP pegawai. Ia mendesak transparansi penuh atas pengalihan dana hasil pemotongan tersebut.
Massa juga mendesak pemerintah membangun kembali Pasar Urfas yang terbakar. Kebakaran pasar tersebut telah terjadi sejak Maret 2025 silam. Menanggapi hal itu, Simson Boari menerima seluruh aspirasi masyarakat. DPRK tetap berkomitmen memperjuangkan pembangunan pasar dan kuota K2 tersebut.
Rencana Audit dan Penataan Birokrasi 2026
Saat ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp4 miliar untuk pembangunan pasar. Namun, persoalan lahan masih menghambat proses pembangunan fisik di lapangan. Plh Sekda Bob Wariori menjelaskan rencana penataan birokrasi tahun 2026. Pemerintah sedang mempersiapkan proses pelelangan berbagai jabatan strategis.
Selanjutnya, BPKP Provinsi Papua akan segera mengaudit utang daerah. Audit tersebut mencakup penggunaan anggaran sepanjang tahun 2024–2025. Massa menyerahkan pernyataan sikap secara resmi pada pukul 13.18 WIT. Akhirnya, mereka membubarkan diri dengan tertib pada pukul 13.33 WIT.
Massa membawa enam tuntutan utama kepada pihak pemerintah daerah. Salah satunya adalah pergantian Kepala BKAD serta Kepala Bappeda. Jika pemerintah tidak menindaklanjuti tuntutan ini, massa akan kembali. Mereka mengancam akan melakukan gerakan aksi yang jauh lebih besar. [Red]
