InfoMatoa, (Jayapura) | Polemik pembakaran Mahkota Cenderawasih kembali menjadi perhatian publik di Jayapura. Dikutip dari Cenderawasih Pos, pekan lalu sejumlah tokoh adat, ondoafi, dan Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Gubernur Papua untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan rekomendasi terkait insiden tersebut. Bersama kegiatan tersebut, para tokoh adat juga menanggapi rencana aksi mahasiswa pada hari Senin (27/10).
Pendapat Ondoafi terkait aksi demo
Ondoafi Warke, George Awi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana demo mahasiswa. Ia menekankan bahwa masyarakat adat sebaiknya menyelesaikan masalah secara bermartabat melalui dialog, bukan melalui demonstrasi di jalanan.
“Kalau demo-demo begitu saya tidak setuju. Jika mau selesaikan masalah harusnya duduk bicara, bertemu dan dialog. Bukan ribut di jalan dan terjadi tindakan yang tidak diinginkan,” ujarnya, Minggu (26/10) malam.
George Awi, yang juga menjabat Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, menegaskan bahwa hanya ondoafi yang boleh menggunakan Mahkota Cenderawasih dan bukan sembarang orang.
“Mahkota itu kami yang pakai jadi kami yang harusnya bicara. Jangan semua bicara akhirnya masalah tidak selesai,” tegasnya.
Ia meminta agar masyarakat Papua mempercayakan ondoafi dan MRP untuk menyelesaikan polemik ini dengan cara yang terhormat, tanpa turun ke jalan.
Momentum koreksi bagi masyarakat
Ondoafi Awi menilai pembakaran mahkota menjadi momentum koreksi bagi masyarakat Papua untuk menempatkan Burung Cenderawasih dan mahkota adat pada posisi yang tepat. Ia menyoroti masyarakat yang melakukan praktik perburuan dan perdagangan mahkota.
“Kita orang Papua juga salah sebab kita juga yang berburu, tembak, tangkap lalu jual. Kemudian ada yang kasih-kasih mahkota kepada orang lain. Itu sudah betul? Tapi kita tidak protes seperti sekarang,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pihak BBKSDA memang bersalah dan perlu melakukan klarifikasi serta meminta maaf. Namun, masyarakat juga harus turut peduli terhadap mereka yang berburu maupun menjual burung Cenderawasih.
“Cara membakar itu yang salah, tapi kita jangan menutup mata dengan yang berburu juga,” imbuh George Awi.
Dorongan regulasi Perdasus
George Awi menekankan pentingnya MRP dan DPRP segera membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait Cenderawasih. LMA sendiri sedang menyiapkan surat resmi agar regulasi mengenai Mahkota Cenderawasih dan benda adat yang disakralkan lainnya bisa segera dibuat.
“Suratnya lagi disiapkan dan saya minta Sekretaris LMA segera bersurat,” tutupnya.
Imbauan Kapolresta Jayapura
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrick Maclarimboen, menegaskan bahwa aksi demo dengan long march tidak diperbolehkan karena rawan berakhir anarkis. Ia meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan cara santun dan cerdas.
“Silahkan saja demo karena itu juga diatur dalam undang-undang tapi Polisi juga punya aturan dalam menertibkan tindakan-tindakan yang dirasa merugikan ketertiban umum,” tegasnya.
Pihak kepolisian sudah mempersiapkan 700 personel untuk pengamanan aksi. Fredrick menekankan agar koordinator aksi bertanggung jawab dan tidak menghilang saat terjadi kendala di lapangan.
“Kami siap amankan rencana aksi demo ini dan kalau bisa dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban serta tidak merugikan orang lain, kami pikir itu akan lebih baik,” pungkasnya.
[Red]
