InfoMatoa, (Nabire) | DPR Papua Tengah melalui Pimpinan dan Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan mengadakan dengar pendapat publik bertema “Bisakah percepatan pembangunan Papua Tengah di tengah konflik? Mengurai konflik dan merumuskan solusi”, Senin (29/9).
Kegiatan yang berlangsung di Nabire itu menghadirkan Komnas HAM Papua, SKP Keuskupan Timika, perwakilan DPRK Intan Jaya, serta fasilitator John NR Gobai dan penanggap Yohanes Kemong. Forum ini membahas keterkaitan percepatan pembangunan dengan situasi konflik yang masih terjadi di wilayah Papua Tengah.
Anggota DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari realitas konflik.
“Kalau konflik terus dibiarkan, maka percepatan pembangunan hanya akan jadi slogan. Kita harus bicara soal nyawa, soal SDM Papua yang hancur. Kalau ini skenario negara, maka negara sedang membunuh masa depan Papua,” tegas Gobai.
Sejumlah isu mengemuka dalam forum tersebut, di antaranya:
- Penolakan penempatan pasukan non-organik di Papua Tengah.
- Seruan penghentian perdagangan senjata dan amunisi di wilayah konflik.
- Penegasan bahwa percepatan pembangunan tidak mungkin berjalan selama konflik berlangsung.
- Kekhawatiran akan rusaknya sumber daya manusia Papua akibat konflik berkepanjangan.
- Ajakan merangkul TPN-OPM dalam proses pembangunan.
- Penekanan agar pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan elite.
- Dorongan agar penyelesaian masalah Papua ditempuh melalui dialog, bukan kekerasan bersenjata.
Forum ini menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah bukan semata soal infrastruktur, tetapi juga menuntut keberanian untuk mendengar suara masyarakat dan menyembuhkan luka kemanusiaan yang masih membekas. [Red]
