InfoMatoa, (Kota Jayapura) | Rapat Validasi Data Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil Papua digelar pada Jumat (3/10) di Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi sekaligus Koordinator Wilayah Maluku–Papua Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, M.Si., dan dihadiri sekitar 100 peserta dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemetaan dan validasi titik pelayanan, khususnya di daerah dengan akses sulit dan jumlah penerima manfaat terbatas.
Dalam arahannya, Kepala Subdirektorat Otonomi Khusus Papua Kemendagri, Maurits Wylla Hege, S.STP., M.Tr.IP., menegaskan pentingnya rapat ini untuk menghasilkan data yang akurat.
“Agenda hari ini kita harapkan mampu melahirkan terobosan konkret. Data yang diverifikasi bersama akan menjadi dasar laporan ke BGN, Kemendagri, hingga Presiden RI,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan Dr. (H.C.) John Tabo, SE., MBA., menegaskan komitmen pemerintah daerah.
“Kami bertanggung jawab penuh agar MBG berjalan baik. Kendala teknis tentu ada, namun bukan alasan untuk menghentikan program. Justru dengan memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku lokal, manfaat MBG bisa semakin nyata dirasakan masyarakat,” katanya.
Prof. Sitti Aida menambahkan bahwa pembangunan SPPG di wilayah terpencil memerlukan perencanaan matang, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan daerah. Sasaran program mencakup peserta didik, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah kepala daerah dan perwakilan kabupaten, antara lain Bupati Tolikara Wilem Wandik, Bupati Lanny Jaya Aletinusa Yigibalom, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, serta pejabat dari Merauke, Biak Numfor, Supiori, Sarmi, hingga Kota Jayapura. Rapat ditutup sore hari dengan validasi data, diskusi, dan penetapan langkah tindak lanjut. [Red]
