InfoMatoa, (Manokwari Selatan) | Dikutip dari taburapos.co, Wakil Ketua I DPRK Manokwari Selatan, Wolof Sayori, S.Sos, mendesak Pemda Mansel segera menyerahkan dokumen Ranperda APBD Induk 2026 kepada legislatif. Sayori menegaskan bahwa dokumen tersebut penting untuk mempercepat proses pembahasan anggaran. Selanjutnya, Sayori mengingatkan bahwa tahapan pembahasan hingga penetapan APBD sudah semakin mepet. Karena itu, ia meminta respons cepat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Politisi Partai NasDem tersebut juga mempertanyakan keterbukaan Pemda Mansel terkait dokumen APBD Perubahan 2025. Selain itu, ia menegaskan bahwa DPRK hingga kini belum menerima dokumen tersebut.
“Bagaimana kita mau kawal anggaran tahun 2025 kalau dokumennya saja tidak kami pegang?” ujar Sayori dengan nada tanya, Rabu (19/11).
Selain itu, Sayori juga menyoroti belum adanya penjelasan mengenai realisasi dan serapan anggaran tahun berjalan. Ia menilai penting untuk mengetahui besaran anggaran yang sudah terserap, yang belum, serta penggunaannya secara rinci. Ketiadaan keterbukaan tersebut, menurutnya, dapat berdampak pada penyusunan APBD induk Tahun Anggaran 2026 dan berpotensi menurunkan nilai anggaran.
Anggota Komisi B DPRK Mansel itu menekankan perlunya transparansi publik atas penggunaan dana APBD, termasuk peruntukan anggaran yang sudah berjalan. Ia juga mengingatkan perlunya peningkatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.
“Jangan eksekutif jalan sendiri, legislatif jalan sendiri. Harusnya kita bersinergi,” tegas Sayori.
[Red]
