InfoMatoa, (Manokwari) | Pemerintah Kabupaten Manokwari segera mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Langkah ini menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pasalnya, dana transfer pusat berkurang hingga sekitar Rp200 miliar. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian belanja secara menyeluruh.
Bupati Hermus Indou menyebut kebijakan efisiensi membuat tantangan fiskal semakin berat. Bahkan, tantangan tahun ini mencapai dua kali lipat daripada sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah meninjau kembali sejumlah pembiayaan penting. Tinjauan tersebut juga mencakup anggaran untuk tenaga honorer di lingkungan Pemkab.
Komitmen Pelayanan dan Dilema Anggaran
Pemkab Manokwari tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik meski anggaran terbatas. Namun, mereka mengakui pembiayaan honorer menjadi dilema besar saat ini. Pasalnya, keterbatasan keuangan daerah berpotensi memicu gejolak sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menangani masalah ini dengan langkah tepat.
Saat ini, TAPD tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan formula terbaik. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menetapkan kebijakan tersebut melalui keputusan resmi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian anggaran bagi seluruh pihak terkait. Pemerintah juga memastikan setiap keputusan akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Inovasi ASN Menghadapi Tantangan Fiskal 2026
Hermus meminta seluruh ASN meningkatkan inovasi dan kemampuan adaptasi mereka. Hal ini sangat penting guna menghadapi tantangan fiskal yang berat pada 2026. Selain itu, beliau menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan paling adil. Keputusan tersebut harus tetap realistis demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Selanjutnya, langkah ini bertujuan menjamin keberlanjutan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berharap semua pihak memahami kondisi keuangan daerah yang sedang sulit. Melalui sinergi yang kuat, Manokwari optimis dapat melewati masa transisi anggaran ini. Keberhasilan efisiensi ini menjadi kunci keberlanjutan pembangunan di Papua Barat. [Red]
