InfoMatoa, (Sarmi) | Dewan Adat Papua resmi membuka Pleno ke XVIII di Aula Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi. Kegiatan ini mengangkat tema “Konsolidasi Kelembagaan dan Advokasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua dalam Konteks Sosial Politik Kekinian” dan dihadiri seluruh ketua Dewan Adat se-Tanah Papua, termasuk Ketua Umum Dewan Adat Papua, para ketua wilayah adat Saireri, Bomberai, Domberai, Lapago, Animha, dan Mepago, serta tokoh agama, perempuan, adat, dan masyarakat. (20/11)
Perkuat Konsolidasi Organisasi Adat
Ketua Umum Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar, menekankan bahwa pleno menjadi ruang strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi adat. Ia menambahkan bahwa masyarakat adat membutuhkan sistem perlindungan yang kuat untuk hak atas tanah, budaya, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Wabrar menyoroti perubahan pesat, termasuk investasi, migrasi, dan isu keamanan. Oleh karena itu, Dewan Adat Papua harus memiliki agenda advokasi yang jelas. Agenda tersebut meliputi pemetaan wilayah adat, penyusunan basis data, dan kerja sama dengan gereja, kampus, serta lembaga masyarakat sipil.
Dukungan Pemerintah Daerah untuk Masyarakat Adat
Bupati Sarmi, Dominggus Catue, menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh penguatan lembaga adat sebagai mitra strategis pembangunan. Ia menjelaskan bahwa perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat harus sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk Otonomi Khusus, pemekaran provinsi, pembangunan infrastruktur, dan investasi. Menurutnya, masyarakat adat harus menjadi subjek utama pembangunan. Oleh sebab itu, kelembagaan adat yang solid menjadi kunci. Bupati juga memastikan pemerintah akan mendukung pemetaan wilayah adat, perlindungan hak ulayat, serta pelibatan tokoh adat, pemuda, dan perempuan dalam perumusan kebijakan daerah.
Setelah pembukaan, pleno berlanjut dengan pembahasan materi selama tiga hari, dari 20 hingga 22 November 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah baru perlindungan hak masyarakat adat. Selain itu, pleno memperkuat identitas kultural Papua dan merespons dinamika sosial politik yang terus berkembang di Tanah Papua. [Red]
