InfoMatoa, (Jayapura) | Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF dan pemangku kepentingan lintas sektor membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Ball Room Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Rabu (26/11). Sekitar 80 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Mohammad Ramdan.
Peserta Rakor dan Arah Pembahasan
Rakor tersebut menghimpun sejumlah pejabat daerah dan perwakilan instansi. Peserta berasal dari Staf Ahli Gubernur Papua, Mathias Benoni Mano, Kasubbag TU KPPG Jayapura, Erwin Livenston Stepanus Awom, Wakil Kepala Region MBG Papua, pejabat Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, Kejati Papua, serta para kepala SPPG.
Dalam sambutannya, Erwin Livenston menjelaskan keberadaan 190 dapur program yang beroperasi di Tanah Papua. Dapur ini menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan. Ia juga menekankan perlunya masukan teknis antarwilayah. Masukan tersebut dianggap penting untuk menjaga standar pelaksanaan program, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak PAUD. Selain itu, ia menilai penguatan operasional dan pengawasan di Kota Jayapura serta wilayah 3T sangat mendesak.
Komitmen Program MBG dan Tantangan Lapangan
Kepala Kantor UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Mohammad Ramdan, menegaskan bahwa Program MBG merupakan prioritas nasional. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan program untuk memenuhi gizi anak-anak Papua. Aminuddin mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kualitas serta keamanan makanan. Ia menyatakan bahwa komitmen tersebut dapat mencegah kontaminasi atau kasus keracunan. UNICEF juga memberi apresiasi kepada Pemprov Papua atas kolaborasi dalam evaluasi dan mitigasi masalah program.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua, Mathias Benoni Mano, menjelaskan alasan ketidakhadiran Gubernur Papua. Gubernur sedang menangani kasus investigasi kematian ibu hamil. Ia kembali menegaskan bahwa Program MBG menjadi investasi jangka panjang untuk menekan angka stunting yang terus meningkat di Papua. Pelaksanaan program harus dikawal satgas dan SPPG agar kualitas makanan tetap higienis dan bernutrisi.
Pembukaan rakor berlangsung dengan pemukulan tifa oleh Mathias Benoni Mano. Setelah sesi foto bersama, kegiatan berlanjut dengan penyampaian materi oleh KPPG Jayapura. Materi tersebut berfokus pada situasi serta tantangan Program MBG di lapangan.
Menurut paparan Erwin Livenston, sekitar 7.050 personel SPPG kini bertugas di Tanah Papua. Ia juga menyebutkan keberadaan 159 dapur yang melayani sekitar 400.000 penerima manfaat. Penerima tersebut mencakup anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Tantangan program meliputi gangguan kamtibmas, penolakan masyarakat, keterbatasan pasokan pangan, serta kurangnya SDM terlatih untuk mengelola dapur dan standar gizi.
Dalam sesi diskusi, sejumlah usulan mengemuka. Peserta rapat mendorong penyempurnaan kontrak kerja tenaga SPPG. Mereka juga mengusulkan kewajiban keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, peserta menilai perlunya pembangunan lumbung pangan di wilayah akses terbatas. Mereka berharap layanan program dapat dipercepat di daerah yang belum optimal seperti Supiori, Mamberamo, dan Waropen. Usulan pembentukan Pokja Percepatan MBG tingkat provinsi juga mencuat. Pokja ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan melibatkan pelaku ekonomi lokal, termasuk OAP, dalam penyediaan bahan pangan. [Red]
