InfoMatoa, (Jayapura) | Gubernur Papua Mathius Fakhiri meminta pemerintah daerah menanam komoditas kakao pada eks lahan perkebunan sawit. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah setempat. Selain itu, program tersebut akan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat luas.
“Ini merupakan langkah penataan ulang sektor perkebunan di Papua. Khususnya, kami menata kembali lahan sawit yang telah kehilangan izin operasionalnya. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban mereka,” katanya.
Menurut Fakhiri, pemerintah tidak akan mengalihkan kembali lahan tersebut untuk pembukaan kebun sawit baru. Beliau menegaskan bahwa kebijakan ini sudah bersifat final bagi seluruh wilayah.
“Kami tidak membuka izin sawit baru,” ujarnya.
Alih Fungsi Lahan Menuju Komoditas Ramah Lingkungan
Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah mengarahkan eks perkebunan sawit untuk komoditas lain. Salah satu pilihan utamanya adalah tanaman kakao yang lebih ramah lingkungan. Hal ini merupakan bagian dari strategi besar pemulihan ekosistem Papua.
“Pengembangan kakao sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat saat ini. Selain itu, kami mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui bantuan bibit. Pasalnya, komoditas kakao memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Masyarakat pun dapat mengelola tanaman ini secara berkelanjutan,” katanya.
Fakhiri menambahkan bahwa pemanfaatan lahan ini bertujuan memulihkan struktur tanah. Hal ini sangat penting karena tanah tersebut sudah lama tidak mendapat pengolahan. Selain itu, langkah tersebut akan mencegah kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan baru. Pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program ini. Instansi terkait juga akan turun langsung untuk mendampingi para petani.
Evaluasi Ketat dan Perlindungan Hak Masyarakat
“Saya menegaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi perusahaan sawit secara ketat. Kami akan mengenakan sanksi hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar aturan. Mereka wajib mematuhi ketentuan perizinan dan kewajiban lingkungan,” ujarnya.
Beliau menjelaskan bahwa pihak luar tidak boleh mengorbankan Papua atas nama investasi semata. Oleh karena itu, semua kebijakan harus berpihak pada masyarakat luas. Pemerintah juga mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup dalam setiap keputusan politik.
“Kami berharap pengembangan kakao ini mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu, program ini akan meningkatkan pendapatan para petani lokal. Dengan demikian, ekonomi di Papua akan semakin kuat secara berkelanjutan,” ujarnya.
[Red]
