InfoMatoa, (Nduga) | Pemerintah Kabupaten Nduga menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan, Rabu (6/8/2025) bertempat di Aula SMP Negeri 1 Kenyam, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 30 peserta dari berbagai instansi pemerintahan daerah. Sosialisasi tersebut dibuka dengan sambutan oleh Plt. Sekda Kabupaten Nduga, Muhamad Tahir, S.Pd., S.Sos., M.A.P, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pencegahan terhadap praktik korupsi.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Diharapkan para kepala dinas dan bendahara instansi masing-masing bisa menjadi pelopor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Nduga,” ujar Muhamad Tahir.
Dalam paparannya, Irban III Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan, Rustam S.,E., M.A.P., CRA, menekankan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dicegah mulai dari hal-hal kecil. Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Nduga termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Papua Pegunungan, dan kesalahan penggunaan APBD menjadi salah satu faktor penyebabnya.
“Pengawasan yang kami lakukan bertujuan agar program pemerintah benar-benar berdampak pada masyarakat. Kami juga mendorong ASN agar memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan belajar dari temuan-temuan tahun sebelumnya,” jelas Rustam.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nduga, Iptu Nus Korwa, menegaskan bahwa Polri melalui Unit Tipikor juga terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
“Korupsi adalah kejahatan yang tidak bermoral. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, transparansi, serta pengawasan yang ketat terhadap anggaran dan perencanaan kegiatan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi soal tanggung jawab moral dan etika, serta menyangkut masa depan generasi muda.
Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar Kabupaten Nduga dapat menjadi contoh di Provinsi Papua Pegunungan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Red)
