InfoMatoa, (Medan) | Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menerima bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) berupa 30 ton beras bagi warga terdampak banjir. Selain itu, bantuan tersebut juga mencakup 300 paket sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah salat.
Penyaluran Bantuan untuk Warga Terdampak
Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan pemerintah kota segera menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat. Pasalnya, kondisi Kota Medan hingga kini belum sepenuhnya pulih dari dampak banjir.
“Nantinya bantuan ini akan dibagikan kepada warga Kota Medan yang terdampak banjir. Kota Medan belum pulih sepenuhnya dan masih banyak masyarakat yang terdampak,” ujar Rico Waas, Minggu (14/12).
Rico menilai bantuan ini sebagai wujud solidaritas pemerintah dan masyarakat UEA terhadap korban bencana hidrometeorologi di Sumatra, khususnya Kota Medan.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas solidaritas Uni Emirat Arab yang menyalurkan bantuan ke Posko Bencana Kota Medan,” katanya.
Kewaspadaan Cuaca dan Peluang Kerja Sama
Lebih lanjut, Rico mengingatkan potensi bencana susulan akibat cuaca ekstrem yang masih melanda Medan. Berdasarkan informasi BMKG, hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Sabtu (13/12). Oleh karena itu, pemerintah daerah terus menyiapkan langkah antisipasi.
“Kondisi ini perlu menjadi kewaspadaan bersama. Jika masyarakat masih terdampak, tentu mereka membutuhkan bantuan, peralatan, dan logistik,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Rico menyampaikan Wakil Duta Besar UEA juga menyatakan minat menjajaki kerja sama lanjutan dengan Kota Medan. Potensi kolaborasi terbuka di sektor pendidikan, kuliner, dan kebudayaan.
“Yang terpenting, Pemkot Medan mengapresiasi solidaritas UEA dan Bulan Sabit Merah UEA yang mendukung Kota Medan menghadapi banjir,” kata Rico.
Masuknya bantuan internasional bagi korban bencana di Sumatra belakangan menjadi sorotan publik. Hingga kini, pemerintah pusat belum sepenuhnya membuka bantuan internasional dan belum menetapkan status tanggap darurat bencana nasional.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan pihaknya tidak mempersulit masuknya bantuan internasional. Ia bahkan telah mengirim surat kepada lembaga di bawah PBB untuk membantu penanganan pascabencana di Aceh.
Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh juga telah diperpanjang selama 14 hari, terhitung 12–25 Desember 2025, karena penanganan masih memerlukan langkah intensif dan terkoordinasi.
“Kami sudah survei lapangan dan membutuhkan perpanjangan dua minggu lagi untuk rehabilitasi dan infrastruktur,” kata Mualem.
Sementara itu, BNPB melaporkan korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 1.016 orang hingga Minggu sore. Selain itu, petugas masih mencari 212 korban yang dinyatakan hilang. [Red]
