InfoMatoa, (Merauke) | Pemerintah Provinsi Papua Selatan membuka ruang dialog dengan masyarakat adat. Mereka membahas polemik kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi pencari kerja. Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, memimpin langsung pertemuan tersebut. Agenda penting ini berlangsung di Kantor Gubernur pada Senin (22/12).
Transparansi Formasi dan Aspirasi Masyarakat
Pemerintah menggelar dialog ini untuk menyerap aspirasi Solidaritas Pemuda setempat. Para pemuda menuntut kejelasan alokasi kuota CPNS Tahun Anggaran 2024. Selain itu, mereka meminta transparansi penuh atas hasil seleksi formasi tersebut. Pemerintah daerah menganggap dialog ini sebagai langkah solutif bagi dinamika masyarakat.
Aparat keamanan turut mengawal pertemuan agar diskusi berlangsung aman dan tertib. Kabag Ops Polres Merauke, AKP Irwanto Sawal, turut hadir dalam kesempatan itu. Kasat Intel Polres Merauke, I Made Artha Ariana, juga mendampingi jalannya mediasi.
Ketua Adat Umum Sasom, Kasimirus Kaize, mengapresiasi peran aparat dalam menjaga kondusifitas. Beliau meminta pemerintah lebih mendengarkan suara masyarakat asli Merauke. Hal ini berkaitan erat dengan peluang kerja bagi orang asli Papua (OAP).
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi aksi demo yang mengganggu ketenangan di Tanah Animha. Pemerintah diharapkan benar-benar memahami dan memperhatikan aspirasi masyarakat adat,” ujar Kasimirus.
Etika Demokrasi dan Harmoni Sosial
Forum tersebut juga menyoroti etika penyampaian pendapat di ruang publik. Seluruh pihak sepakat bahwa demonstrasi merupakan bagian sah dari demokrasi. Namun, massa harus menyampaikan pendapat secara santun dan tertib. Aksi tidak boleh menyudutkan pihak tertentu demi menjaga kedamaian daerah.
Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum. Beliau menyampaikan pesan tersebut melalui AKP Irwanto Sawal secara resmi. Dialog ini menjadi rujukan agar unjuk rasa ke depan berlangsung substansial. Dengan demikian, aspirasi warga tidak akan mengganggu stabilitas keamanan wilayah.
“Pertemuan ini menjadi acuan agar penyampaian aspirasi ke depan dapat berlangsung lebih tertib dan konstruktif. Ini bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke,” ujarnya.
Pertemuan ini mencerminkan upaya kolektif pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni. Pemerintah berkomitmen menjadikan dialog sebagai sarana utama merumuskan kebijakan publik. Hal tersebut mencakup kebijakan mengenai pengelolaan kuota CPNS di masa depan. Pemerintah ingin keadilan pengelolaan CPNS segera terwujud demi kedamaian Tanah Animha. [Red]
