InfoMatoa, (Biak Numfor) | Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor terus mematangkan rencana pembangunan Bandar Antariksa di Kampung Saukobye, Biak Utara. Proyek strategis ini bertujuan memulai operasi parsial antara 2026 hingga 2030. Selain itu, rencana tersebut diharapkan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua dan memperkuat kemandirian teknologi antariksa Indonesia.
Rapat Koordinasi dan Penguatan Kerja Sama
Rencana besar ini muncul dalam Rapat Koordinasi Peninjauan Rencana Pembangunan Bandar Antariksa di Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak pada Jumat (12/12). Kolonel Chk Bambang Sugiarto dari Kemenko Polkam RI memimpin rapat tersebut. Selain itu, perwakilan BRIN, Kemenhan, Kemenlu, Bappenas, Forkopimda, DPRD, dan masyarakat adat Biak Numfor juga hadir dalam kegiatan itu.
Kolonel Chk Bambang Sugiarto (Kabid Kerja Sama Bilateral Eropa Kemenko Polkam RI) menegaskan bahwa proyek ini melanjutkan kerja sama internasional antara Pemerintah Indonesia (melalui LAPAN/BRIN) dan Roscosmos, badan antariksa Federasi Rusia. Ia menambahkan bahwa kerja sama ini tidak hanya berfokus pada peluncuran, tetapi juga mencakup transfer teknologi, pengembangan SDM, dan peningkatan kemampuan manufaktur nasional.
“Pembangunan bandar peluncuran bukan hanya soal teknologi, tetapi juga strategi besar untuk membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah antariksa global,” ujar Kolonel Bambang.
Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Anugerah Widiyanto, menjelaskan bahwa kerangka hukum pembangunan bandar antariksa sudah kokoh. Aturan itu berlandaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Perpres Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan. Selain itu, ia menargetkan fase operasional awal dapat dimulai pada 2026 hingga 2030.
Pulau Biak dipilih karena memiliki keunggulan geografis yang dekat dengan garis khatulistiwa. Posisi ini memungkinkan peluncuran satelit membutuhkan energi yang lebih rendah. Selain itu, lokasi tersebut memberi keunggulan kompetitif secara global.
Namun, survei lapangan menunjukkan beberapa tantangan utama, terutama pada infrastruktur penunjang.
- Jalan Akses: Pemerintah perlu meningkatkan dan memperluas jalan menuju titik pembangunan.
- Jaringan Listrik & Komunikasi: Kapasitas listrik Biak masih mencukupi (margin cadangan 56%). Namun, jaringan transmisi dan telekomunikasi di lokasi rencana pembangunan masih terbatas dan membutuhkan menara serta jaringan serat optik baru.
- Fasilitas Kesehatan: Rumah Sakit Daerah Biak masih berstatus kelas D. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas menuju tipe B atau C sangat mendesak untuk mendukung keselamatan kerja dan penanganan darurat operasi antariksa.
- Perluasan Lahan: Pemerintah memerlukan area tambahan sekitar 100 hektar untuk menjaga aspek keselamatan, perlindungan peralatan sensitif, dan pembentukan buffer zone sesuai standar internasional.
Aspek Sosial, Keamanan, dan Dukungan Nasional
Aspek sosial dan pengadaan lahan kini menjadi perhatian utama. Kolonel Bambang Sugiarto dan tokoh masyarakat adat, Gerard Khaviar, menekankan pentingnya menghormati hak masyarakat adat.
Gerard Khaviar dari Kankain Karkara Byak menegaskan bahwa hak-hak dasar masyarakat adat harus menjadi prioritas.
“Setiap pihak yang beraktivitas di atas tanah adat harus memahami bahwa tanah tersebut memiliki nilai historis, kultural, dan spiritual bagi pemiliknya,” katanya.
Plt. Sekda Kabupaten Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa, menyatakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses lahan secara transparan. Selain itu, ia menjelaskan bahwa Pemda akan memverifikasi ulang dokumen kepemilikan lahan keluarga yang sudah ada sejak 1980.
“Masyarakat tidak ingin berpindah dari wilayahnya karena memiliki keterikatan historis, kultural, dan spiritual yang sangat tinggi terhadap tanah mereka,” tambah Kolonel Bambang.
Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Sekda Biak Numfor menyampaikan bahwa Bupati memprioritaskan anak-anak dari empat marga utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat gratis dari tingkat SD hingga SMA.
“Harapannya, mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang berkaitan dengan teknologi antariksa. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu berkontribusi sebagai tenaga ahli di daerahnya sendiri,” jelas Zacharias L. Mailoa.
Kolonel Pnb Yoga Wiwit Retnanto, S.T. (Kadisops Lanud Manuhua) menyoroti urgensi aspek keamanan dan keselamatan penerbangan. Ia menjelaskan rencana pengaktifan kembali landasan pacu kedua peninggalan PD II serta dampaknya terhadap zona operasi penerbangan.
“Kita perlu menetapkan radius keselamatan di sekitar lokasi peluncuran roket. Berdasarkan referensi umum, radius keselamatan dapat mencapai enam kilometer,” ujarnya.
Radius tersebut penting untuk mencegah potensi kecelakaan di udara maupun laut. Selain itu, pemerintah perlu mengajukan notifikasi resmi kepada otoritas penerbangan dan pelayaran.
Perwakilan Bappenas, Riski Sammyho Putera, menegaskan bahwa pembangunan bandar antariksa memiliki potensi kuat untuk masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika proyek ini memperoleh status PSN, pemerintah dapat mempercepat dukungan dari seluruh kementerian/lembaga.
“Percepatan masuknya proyek bandar antariksa ke dalam dokumen rencana kerja nasional tahun 2026 menjadi penting agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat,” kata Riski.
[Red]
