InfoMatoa, (Sarmi) | Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, melakukan penanaman perdana padi di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi. Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, program ini menargetkan terwujudnya swasembada beras di Tanah Papua dengan total luas lahan mencapai 640 hektare.
Gubernur Fakhiri mengatakan Papua memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada beras. Ia menjelaskan bahwa target nasional mencapai 50.000 hektare. Namun, Papua hanya membutuhkan sekitar 5.000 hingga 20.000 hektare lahan produktif untuk memenuhi kebutuhan beras secara mandiri.
“Dengan 20.000 hektare saja, Papua sudah bisa swasembada beras. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah, khususnya para bupati dan wali kota,” kata Gubernur Fakhiri.
Selanjutnya, Gubernur menekankan agar pengembangan pertanian tidak terpusat pada satu wilayah. Menurutnya, pemerintah harus mendorong pengembangan secara merata hingga ke kampung-kampung agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
Selain pengembangan padi, Gubernur Fakhiri juga mendorong diversifikasi komoditas pertanian dan perikanan. Ia menyebut komoditas seperti kopi, kelapa, udang, ikan, serta tanaman perkebunan bernilai ekonomi tinggi lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ekonomi lokal.
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan pentingnya hilirisasi sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun pabrik penggilingan padi dan industri pengolahan hasil pertanian di daerah. Melalui langkah ini, masyarakat dapat mengolah hasil panen langsung di Papua. Selain memberi nilai tambah, upaya tersebut juga membuka lapangan kerja.
“Pabrik-pabrik harus dibangun di kabupaten penghasil sehingga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jika masyarakat sejahtera, kabupaten/kota tumbuh, maka provinsi juga akan menjadi kuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Fakhiri juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara jujur dan tepat sasaran.
“Pembangunan harus berpihak pada rakyat dan melibatkan masyarakat lokal melalui program padat karya,” ujarnya.
[Red]
