InfoMatoa, (Mimika) | Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mendesak aparat TNI-Polri di Kabupaten Mimika. Mereka meminta aparat menegakkan hukum positif secara tegas terhadap pelaku konflik di Distrik Kwamki Narama. Langkah ini sangat krusial untuk memulihkan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Kriminal Murni dan Penegakan Hukum Tegas
Ketua MRP Papua Tengah Agus Anggaibak menegaskan bahwa konflik tersebut bukan perang suku. Hal ini merupakan tindak kriminal murni yang berawal dari kasus perselingkuhan. Peristiwa tragis ini bahkan telah menewaskan 11 orang warga setempat. Oleh karena itu, penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi solusi utama.
Pemerintah harus segera menghentikan konflik antara kubu Dang dan Newegalen secara tuntas. Agus meminta Kapolres Mimika bersama unsur TNI segera menangkap para pelaku utama. Selain itu, aparat wajib membubarkan kelompok yang masih membawa senjata tradisional. Petugas juga perlu mencegah konsolidasi massa di lokasi konflik agar situasi tidak memburuk.
Keterlibatan Pemerintah dan Koordinasi Keamanan
Agus menilai Pemerintah Kabupaten Mimika harus terlibat aktif dalam menangani konflik ini. Meskipun pelaku berasal dari Kabupaten Puncak, peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Mimika. Oleh sebab itu, Pemkab Mimika memiliki tanggung jawab besar untuk mendamaikan warga.
Selanjutnya, MRP Papua Tengah meminta dukungan dari Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/Praja Vira Braja. MRP berharap pimpinan wilayah ini mendorong jajaran TNI-Polri di Mimika agar bertindak lebih berani. Aparat harus tetap bertindak secara tegas dan terukur dalam menangani konflik sosial tersebut.
Pengerahan Personel dan Razia Senjata Tajam
Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman telah mengerahkan sekitar 400 personel gabungan. Pasukan TNI-Polri kini bersiaga di Kwamki Narama untuk mengamankan situasi lapangan. Petugas melakukan razia senjata tajam secara intensif guna menjamin keselamatan publik.
Selain melakukan razia, aparat juga membongkar tenda-tenda yang massa gunakan sebagai tempat berkumpul. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi bentrokan lanjutan antar-kelompok. Pemerintah berharap kehadiran personel keamanan mampu memberikan rasa tenang bagi seluruh masyarakat di Distrik Kwamki Narama. [Red]
