InfoMatoa, (Merauke) | Anggota DPR Merauke Taufik Latarissa meminta pemerintah mengkaji rencana reklamasi Pantai Lampu Satu secara menyeluruh. Selain itu, ia mendesak pelibatan berbagai lapisan masyarakat dan tokoh adat dalam proses tersebut. Langkah ini sangat penting bagi warga pesisir yang terkena dampak langsung.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggandeng akademisi dari Universitas Indonesia dan Universitas Udayana. Selanjutnya, mereka melakukan studi bersama terkait rencana reklamasi Pantai Lampu Satu tersebut.
Dampak Sosial dan Penataan Kawasan
Taufik menilai reklamasi pantai berdampak besar pada lingkungan. Di samping itu, proyek ini memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir secara signifikan. Pasalnya, banyak warga yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
“Perlu ada kajian secara menyeluruh dan melibatkan lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat. Ini sangat berdampak secara sosial, terutama perekonomian masyarakat yang tinggal di bibir pantai, termasuk aktivitas kapal-kapal yang selama ini berlabuh di sana,” ujar Taufik di Hotel Halogen, Merauke, baru-baru ini.
Ia menilai rencana reklamasi harus menyertakan evaluasi total terhadap penataan kawasan ke depan. Menurutnya, penataan tersebut wajib memiliki konsep yang jelas. Hal ini sangat penting terutama jika pemerintah membangun kawasan destinasi wisata unggulan.
“Penataan tempat itu harus betul-betul jelas. Kalau memang diperuntukkan menjadi destinasi wisata, maka konsep dan pengaturannya harus disiapkan dengan matang,” katanya.
Perlindungan Nelayan dan Ancaman Abrasi
Selain itu, Taufik mengingatkan pemerintah agar menyiapkan lokasi khusus bagi kapal nelayan. Beliau tidak ingin proyek reklamasi mengganggu aktivitas warga di bibir pantai. Langkah ini penting demi melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir agar tetap stabil.
“Penyiapan tempat bagi kapal-kapal itu harus dipikirkan sejak awal, jangan sampai proyek reklamasi justru berdampak pada perekonomian masyarakat di pesisir,” tegasnya.
Meski demikian, Taufik mengakui urgensi reklamasi tersebut. Ia melihat langkah ini mampu mempertahankan bibir pantai dari ancaman abrasi yang terus terjadi.
“Untuk mempertahankan bibir pantai supaya tidak habis terkikis, memang perlu dilakukan reklamasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD Merauke telah menerima informasi rencana ini secara lisan. Kabar tersebut datang langsung dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Namun, Taufik menyebut wacana tersebut sudah lama muncul. Sayangnya, hingga kini pemerintah belum merealisasikan rencana pembangunan tersebut.
“Secara lisan kami memang sudah mendengar rencana reklamasi oleh pemerintah provinsi, tetapi wacana ini sudah ada sejak lama,” pungkas Taufik.
[Red]
