InfoMatoa, (Teluk Bintuni) | Sejumlah rekomendasi disampaikan masyarakat adat Teluk Bintuni dalam forum diskusi persiapan Kawasan Industri Bintuni (KIB) yang digelar di Distrik Sumuri, Selasa (23/09). Dalam forum tersebut, masyarakat juga mengungkapkan kekecewaan atas dialihkannya rencana pembangunan kawasan industri pupuk ke Kabupaten Fakfak.
Ketua DAP Wilayah III Papua, Yan Kamisopa, menegaskan masyarakat Distrik Sumuri siap menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan KIB. Namun, ia mengingatkan agar perusahaan yang berinvestasi wajib menempatkan kantor pusat di Teluk Bintuni, bukan di luar daerah.
Hal senada disampaikan pemuda Moskona, Musa Orocomna, yang mendesak agar investor membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat adat, khususnya orang asli dari tujuh suku di Teluk Bintuni. Ia menambahkan, keterlibatan hasil pertanian lokal dalam rantai pasok industri perlu diperkuat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Meski demikian, Musa menyoroti kendala infrastruktur dasar seperti bandara dan pelabuhan yang masih terbatas.
Plt. Sekda Teluk Bintuni, Frans Awak, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat. Menurutnya, kesiapan lahan, infrastruktur, regulasi hukum, hingga penerimaan masyarakat adat menjadi prasyarat utama keberhasilan KIB.
Asisten I Provinsi Papua Barat, Syors Albert Marini, menjelaskan bahwa KIB merupakan proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Proyek ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi komoditas lokal, membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Sementara itu, Kepala Dinas PTSP Papua Barat, Godlief Apono, menyebut forum ini sebagai langkah awal memperkuat komunikasi lintas pihak. Ia menegaskan, seluruh rekomendasi dari masyarakat maupun pemerintah akan dibawa kepada gubernur untuk ditindaklanjuti sebagai pijakan langkah ke depan. [Red]
