InfoMatoa, (Merauke) | Pemerintah Kabupaten Merauke menggelar Rapat Evaluasi Cetak Sawah 2025 pada Senin (29/12). Selain itu, peserta rapat membahas mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Agenda ini berlangsung di Ruang Rapat Dinas TPHBun Kabupaten Merauke. Wilayah Papua Selatan menjadi fokus utama dalam evaluasi strategis tersebut.
Josefa Louise Rumaseuw memaparkan capaian target cetak sawah tahun 2025 secara rinci. Pihaknya mencatat pengerjaan lahan mencapai 31.000 hektare dari target 41.000 hektare. Evaluasi ini bersumber dari hasil peninjauan lapangan secara langsung. Selain itu, kesiapan teknis lahan menjadi dasar penilaian utama tim.
“RPATA saat ini telah memasuki tahap kedua pada 31 Desember 2025. Kami juga akan menyusun catatan evaluasi sebagai bahan perbaikan progres bagian masing-masing,” ujarnya.
Target Lahan dan Tantangan Cuaca Merauke
Muhamad Sumardika dari BMKG Tanah Miring mengingatkan awal musim hujan sejak September. Puncak hujan diperkirakan melanda wilayah ini pada Januari 2026 mendatang. Oleh karena itu, kondisi ini berpotensi memicu banjir serta angin kencang. Pihak terkait perlu memperhatikan waktu tanam dan sistem irigasi secara saksama.
Sementara itu, Kolonel Czi Heru Aprianto menyebut cuaca sebagai tantangan utama kegiatan. Namun demikian, aspek teknis lahan tetap aman karena melalui kajian sebelumnya. Terkait hal itu, TNI berkomitmen mendukung penuh program ketahanan pangan ini.
“Petani harus menyiapkan pembagian air dengan baik guna menghadapi perubahan musim. Selain itu, pemanfaatan alat perlu menyesuaikan kondisi cuaca dan luas lahan. TNI siap mendukung penuh program ketahanan pangan daerah,” tegasnya.
Sinkronisasi Lintas Sektor dan Percepatan Tanam
Letkol Inf Rinaldy menyampaikan rencana percepatan pekerjaan mulai Januari 2026 mendatang. Hal ini seiring dengan kedatangan berbagai alat pendukung di lokasi proyek. Selanjutnya, Dr. O’eng Anwarudin menilai capaian 31.000 hektare sebagai modal penting. Ia juga segera mencairkan anggaran bagi dua pelaksana yang telah tuntas. Tindakan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja cepat para pelaksana.
“Kami akan mengenakan denda bagi pelaksana yang melanggar kontrak kerja. Langkah ini bertujuan agar seluruh pihak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Saat ini petani baru menanami ±300 hektare lahan produktif. Kami berharap semua pihak mempercepat penanaman meski menghadapi kendala alam,” katanya.
Rapat tersebut menjadi sarana sinkronisasi antara pemerintah, TNI, dan pelaksana. Seluruh pihak mengharapkan hasil rapat menjadi dasar kebijakan tahun 2026. Fokus utama mencakup penguatan irigasi serta optimalisasi penggunaan alat. Komitmen bersama ini bertujuan meningkatkan produksi pangan di Merauke secara signifikan. Akhirnya, program ini akan mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Selatan secara berkelanjutan. [Red]
