InfoMatoa, (Keerom) | Kabar positif datang dari arah kebijakan fiskal Kabupaten Keerom saat ini. Bupati Keerom, Piter Gusbager, memastikan APBD tahun 2026 mencapai Rp1,175 triliun. Selain itu, angka tersebut menunjukkan kenaikan pagu anggaran yang sangat signifikan. Hal tersebut menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan di Negeri Tamne Yunda.
Namun demikian, Bupati Gusbager menegaskan struktur APBD akan memprioritaskan kewajiban tertunda. Langkah tersebut bertujuan menuntaskan sejumlah tunggakan daerah secara proporsional. Bupati Piter Gusbager mengungkapkan agenda utama dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Fokus utamanya mencakup pelunasan seluruh utang daerah masa lalu. Utang warisan sejak tahun 2018 itu kini menjadi perhatian serius pemerintah. Terkait hal itu, tunggakan tersebut juga masuk dalam catatan resmi BPK.
Oleh karena itu, Pemkab Keerom menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar. Dana tersebut guna melunasi hak mitra yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka.
“Nilainya cukup besar kami anggarkan untuk penyelesaian utang. Saya berharap kepada semua mitra pemerintah agar bersabar. Semoga alokasi tahun depan dapat menuntaskan semua hak mitra kami,” ujar Bupati Gusbager.
Bupati menjamin pos anggaran pelayanan publik tetap aman meski sedang membayar utang. Beliau tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat luas dalam struktur keuangan. Selain itu, beliau menegaskan pemenuhan hak ASN akan tetap berjalan normal. Begitu pula dengan program strategis yang bersentuhan langsung dengan warga.
“Pembayaran utang ini bukan berarti program strategis akan terganggu. Layanan kepada masyarakat serta ASN tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Langkah berani memprioritaskan pelunasan utang warisan ini merupakan upaya positif. Tujuannya guna menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah berharap APBD Keerom mendatang fokus pada infrastruktur dan ekonomi rakyat. Selanjutnya, hal ini dapat terwujud setelah beban utang masa lalu selesai.
“Kami ingin memastikan pemerintahan berjalan tanpa beban masa lalu. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara utuh,” pungkasnya.
[Red]
