InfoMatoa, (Kep. Yapen) | Pemkab Kepulauan Yapen bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua melaksanakan kegiatan Monitoring Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah khusus. Selain itu, mereka menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029. Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga memimpin kegiatan yang berlangsung di Gedung Silas Papare, Distrik Yapen Selatan, pada Rabu (29/10).
Sejumlah pejabat dan tokoh penting hadir dalam kegiatan ini. Mereka antara lain Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, S.E., M.Si; Wakapolres Kepulauan Yapen, Kompol Unding Alimuddin, S.Sos., M.M; Koordinator Program Manager Stunting, Sam Patoro Larobu, S.H., M.H; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Rosita, S.Pd., M.Pd; Plh. Pasiter Kodim 1709/Yawa, Kapten Inf Dilli Ardyadi; serta perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kepulauan Yapen. Dengan demikian, semua pihak terkait dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap sesi kegiatan.
Wakil Bupati Roy Palunga menekankan pentingnya memperkuat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, khususnya di wilayah khusus.
“Program Bangga Kencana bukan hanya soal pengendalian jumlah penduduk, tetapi membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Kita ingin menghadirkan keluarga-keluarga tangguh yang menjadi fondasi Yapen yang berkeadilan, unggul, dan sejahtera.“
Selain itu, ia menambahkan bahwa pembangunan keluarga yang kuat menjadi pusat visi pembangunan daerah. Dengan keluarga yang sehat dan mandiri, daerah dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, menjelaskan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah.
“Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bersama dalam merencanakan pembangunan yang lebih terarah dan responsif terhadap kondisi demografis Papua.“
Lebih lanjut, kegiatan ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tenaga lapangan, dan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat mewujudkan keluarga berkualitas secara berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah terencana, setiap kebijakan pembangunan kependudukan di Kepulauan Yapen dapat berjalan efektif. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan daerah. Oleh karena itu, Monitoring dan Integrasi Pelayanan KBKR serta Penyusunan PJPK menjadi momentum penting bagi pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada hasil nyata. [Red]
