InfoMatoa, (Kota Jayapura) | Pemerintah Provinsi Papua bersama Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Papua 2025 dengan tema “Jaga Pangan, Jaga Papua” di Aula Lukmen II Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Kamis (13/11). Kepala Perwakilan BI Wilayah Papua, Faturachman, memimpin jalannya kegiatan tersebut. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan BUMN/BUMD, dan unsur masyarakat ikut hadir untuk mengikuti acara ini.
Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Stabilitas Harga
Dalam sambutannya, Faturachman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga pangan di Tanah Papua.
“GNPIP adalah wujud nyata sinergi antara Bank Indonesia, TPID, dan berbagai instansi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Menurut Faturachman, kinerja inflasi Papua menunjukkan tren positif. Pada Oktober 2025, BI mencatat inflasi Kota Jayapura sebesar 0,53%. Angka ini tetap berada di bawah rata-rata nasional karena kerja sama erat antara BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sejak awal tahun, BI melaksanakan lebih dari 400 Gerakan Pangan Murah. Tak hanya itu, BI menggelar 14 pelatihan GNPIP dan memfasilitasi distribusi pangan sebanyak 4 kali. Selain itu, BI juga memberikan dukungan alat pertanian, seperti pompa air dan teknologi smart farming, untuk membantu petani lokal.
Fokus GNPIP pada Ketersediaan Pangan dan Dukungan Petani
Menjelang Natal dan Tahun Baru, komoditas strategis seperti bawang merah, beras, tomat, dan daging ayam menjadi perhatian utama. Berdasarkan koordinasi dengan distributor, stok pangan Papua dinyatakan aman, sementara hasil panen gabungan di Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan diperkirakan mencapai lebih dari 80 ton berbagai komoditas.
Faturachman juga menambahkan bahwa BI turut mendorong edukasi publik melalui lomba literasi inflasi dalam bahasa daerah, pameran UMKM, serta pelibatan kelompok tani dan nelayan dari empat provinsi di Tanah Papua.
“Papua harus memperkuat tiga pilar utama: produktivitas, efisiensi distribusi, dan pemberdayaan petani lokal. Dengan itu, Papua bisa mandiri dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus berkontribusi pada program nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Asisten III Sekda Papua, Triwarno Purnomo, mewakili Gubernur Papua, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“GNPIP bukan sekadar seremonial, tetapi langkah nyata untuk menjaga kesejahteraan rakyat melalui kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Pengendalian inflasi harus dirasakan hingga ke kampung-kampung,” kata Triwarno.
Ia menambahkan, dalam semangat Transformasi Papua Baru, pemerintah berkomitmen memperkuat peran petani lokal dan pelaku UMKM sebagai bagian dari ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Inflasi bukan hanya angka statistik, tetapi persoalan nyata rumah tangga rakyat. Karena itu, operasi pasar, distribusi pangan, dan gerakan pangan murah harus terus dijalankan agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tuturnya.
Forkopimda membuka program ini dengan melakukan ceremonial pemotongan padi secara simbolis. Selanjutnya, mereka menandatangani kerja sama antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Tak hanya itu, Forkopimda juga menyerahkan bantuan sarana pertanian dan sertifikat RPH/RPU kepada kelompok tani serta nelayan penerima manfaat.
Kegiatan diakhiri dengan pelepasan kerja sama komoditas beras Jayapura–Wamena dan peninjauan stand UMKM oleh Forkopimda bersama pihak BI.
Melalui GNPIP 2025, harapan besar tumbuh agar Papua tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen pangan yang tangguh dan mandiri. Sinergi antara pemerintah, BI, dan masyarakat menjadi fondasi penting menuju Papua yang berdaulat pangan. [Red]
