Infomatoa, (Manokwari) | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), perbankan, pelaku usaha, dan kalangan akademisi dalam memperkuat ketahanan serta pertumbuhan ekonomi Papua Barat memasuki tahun 2026. Selain itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan pesan tersebut saat membacakan sambutan Gubernur Dominggus Mandacan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Papua Barat 2025 di Gedung PKK Papua Barat, Selasa (2/12).
Penguatan Kolaborasi Ekonomi Papua Barat
Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi Kantor Perwakilan BI Papua Barat karena memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan ekonomi. Selain itu, ia menilai PTBI sebagai forum strategis untuk membaca dinamika ekonomi, menyelaraskan arah kebijakan, dan merumuskan respons bersama terhadap tantangan ekonomi global.
Sepanjang 2025, perekonomian Papua Barat menghadapi ketidakpastian global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, tekanan harga pangan ikut menambah beban. Meski begitu, beberapa indikator menunjukkan tren perbaikan. Stabilitas konsumsi rumah tangga tetap terjaga, investasi meningkat bertahap, dan perdagangan antarwilayah terus tumbuh.
“Struktur ekonomi Papua Barat mulai bergerak ke arah yang lebih beragam dan inklusif, tidak lagi bergantung pada satu sektor komoditas,” ujar Lakotani membacakan sambutan Gubernur.
Tiga Pilar Kebijakan Ekonomi Tahun 2026
PTBI Papua Barat 2025 mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Tema ini dianggap sejalan dengan arah pembangunan daerah tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan tiga pilar kebijakan ekonomi Papua Barat pada 2026. Pilar tersebut meliputi stabilitas, transformasi, dan inklusivitas.
Pemerintah menempuh pilar stabilitas melalui penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pada pilar transformasi, pemerintah mengembangkan industri berbasis potensi lokal dan mendorong hilirisasi UMKM. Selain itu, pemerintah memperkuat sektor pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan rantai nilai perikanan. Sementara itu, pemerintah mewujudkan inklusivitas dengan memperluas akses pembiayaan dan memperkuat digitalisasi sistem pembayaran. Pemerintah juga memberikan pendampingan intensif bagi UMKM.
Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan PTBI sebagai ruang penyelarasan strategi. Selain itu, ia menilai forum tersebut penting untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi guna memastikan pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2026 lebih kuat dan berkualitas.
“Pertemuan ini harus menjadi ruang membangun persepsi bersama dan menciptakan langkah nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya membayar pajak. Selain itu, ia menekankan bahwa kontribusi tersebut mendukung keberlanjutan pembangunan di Papua Barat.[Red]
