InfoMatoa, (Manokwari) | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat menjalin kerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari dalam bidang pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Selain itu, kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di sektor pertanian.
Kemudian, kerja sama ini resmi ditandatangani bersamaan dengan Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian 2025 Seri ke-6. Seminar tersebut mengangkat tema “Multi Persepsi Swasembada Proyek Strategis Nasional dari Sudut Pandang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan untuk Mencapai Swasembada Pangan”. Kegiatan itu berlangsung di Aula Polbangtan Manokwari, Selasa (11/11).
Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Piet Bukorsyom, menyatakan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk membangun jembatan antara hukum, pendidikan, dan sektor pertanian. Ia menekankan bahwa para peneliti dan mahasiswa harus melindungi hasil karya intelektual mereka agar inovasi pertanian memberi manfaat optimal.
“Inovasi tanpa perlindungan hukum ibarat tanaman tanpa pagar — mudah diambil, mudah hilang, dan tidak memberi manfaat optimal bagi penciptanya. Karena itu, sinergi dalam bidang Kekayaan Intelektual menjadi sangat strategis.“
Selain itu, Piet menambahkan bahwa kolaborasi ini akan melahirkan ekosistem inovasi berbasis perlindungan KI di sektor pertanian. Dengan kata lain, kerja sama ini juga mendorong peningkatan daya saing daerah.
“Mari kita bersama membangun Papua Barat yang berdaya saing, berinovasi, dan berdaulat dalam pangan serta pengetahuan.“
Sementara itu, Direktur Polbangtan Manokwari, O’eng Anwarudin, menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan. Dengan cara ini, pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan menjadi lebih kuat dan terintegrasi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya menerapkan pendekatan inovatif dan terintegrasi untuk mewujudkan swasembada pangan. Pendekatan tersebut menggabungkan riset, kebijakan, serta penerapan teknologi di lapangan sehingga menghasilkan dampak nyata.
Selanjutnya, 269 pemakalah, ratusan peserta, dan tamu undangan mengikuti seminar yang digelar secara hybrid. Selain itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Adelchandra, hadir bersama tim pelayanan KI, perwakilan Bank Indonesia, akademisi, dan Yayasan Bina Tani.
Dengan demikian, kolaborasi ini memperkuat peran pendidikan vokasi pertanian berbasis inovasi dan perlindungan hukum. Akhirnya, pemerintah dan pemangku kepentingan berharap Papua Barat menjadi mandiri dan berdaya saing di bidang pangan serta pengetahuan. [Red]
