Pemkab Merauke Bahas Penertiban BBM Bersubsidi, Bentuk Satgas Pengawasan

- Jurnalis

Jumat, 26 September 2025 - 11:15 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

InfoMatoa, (Merauke) | Pemerintah Kabupaten Merauke menggelar audiensi bersama para sopir angkutan umum di Ruang Auditorium Kantor Bupati, membahas pengawasan, penertiban, dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, S.H., LL.M, dan dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai unsur.
Sebelumnya sejumlah sopir mengeluhkan kelangkaan BBM bersubsidi, praktik pengetapan, serta kurangnya kuota BBM di SPBU. Mereka mendesak adanya tindakan tegas, sistem zona, hingga pembuatan ID card khusus sopir angkutan.
Menanggapi hal itu, Bupati Merauke menyampaikan bahwa Pemkab telah membentuk Satgas Pengawasan BBM, namun pengawasan secara penuh tetap menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.
Kapolres Merauke menambahkan bahwa persoalan BBM ini bersifat kompleks dan membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pengawasan distribusi di SPBU.
Permasalahan BBM ini atau antrian ini merupakan permasalahan kompleks yang harus dibahas atau diselesaikan secara komprehensif oleh seluruh stakeholder” ucapnya.
Pihak Pertamina memastikan bahwa kuota BBM untuk Merauke saat ini masih mencukupi dan penyaluran telah diawasi ketat lewat sistem barcode dan CCTV terintegrasi.
Wakil Bupati Merauke juga menegaskan komitmen bersama dalam pembentukan forum pengawasan BBM yang juga melibatkan masyarakat. Ia juga menyinggung upaya penindakan yang telah dilakukan terhadap oknum penyalahguna BBM subsidi.
Adapun beberapa poin utama dalam audiensi tersebut adalah:
  1. Pembentukan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi yang melibatkan unsur pemerintah, aparat, sopir, dan masyarakat.
  2. Pembatasan kendaraan berplat luar daerah, agar pajak dan kuota BBM fokus pada wilayah Papua Selatan.
  3. Koordinasi dengan Pemprov Papua Selatan untuk penerbitan surat edaran resmi terkait kewenangan pengawasan BBM.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk menuju pengelolaan distribusi BBM bersubsidi yang adil dan tepat sasaran di Kabupaten Merauke. [Red]
Baca Juga :  Peresmian PKD Papua Selatan 2025 dan Coffee Senja Pererat Sinergi Forkopimda

BERITA LAINNYA

Polres Mappi Perkuat Tata Kelola Anggaran Lewat Sosialisasi DIPA 2026
Raker Perdana KPPS 2025–2030 Dibuka, Pemuda Papua Selatan Didorong Jadi Motor Pembangunan
Stok Bapokting di Merauke Cukup, Sejumlah Komoditas Alami Kenaikan Harga
Kasad Pimpin Natal Bersama TNI-Polri 2026, Tekankan Perdamaian dan Pengabdian untuk Bangsa
Mentan Pimpin Rakor Serapan Gabah 2026, Tekankan Kolaborasi untuk Swasembada Pangan
DPRD Merauke Minta Reklamasi Pantai Lampu Satu Dikaji Menyeluruh Libatkan Tokoh Adat
PT ACP Umumkan Rencana Penanaman Baru Sawit di Merauke Mulai 2026
Prosesi Adat Pencabutan Salib Digelar, Pembangunan PSN di Wanam Kembali Berjalan
Berita ini 13 kali dibaca

BERITA LAINNYA

Kamis, 15 Januari 2026 - 10:41 WIT

Polres Mappi Perkuat Tata Kelola Anggaran Lewat Sosialisasi DIPA 2026

Kamis, 15 Januari 2026 - 07:38 WIT

Raker Perdana KPPS 2025–2030 Dibuka, Pemuda Papua Selatan Didorong Jadi Motor Pembangunan

Rabu, 14 Januari 2026 - 07:08 WIT

Stok Bapokting di Merauke Cukup, Sejumlah Komoditas Alami Kenaikan Harga

Selasa, 13 Januari 2026 - 17:07 WIT

Kasad Pimpin Natal Bersama TNI-Polri 2026, Tekankan Perdamaian dan Pengabdian untuk Bangsa

Selasa, 13 Januari 2026 - 15:50 WIT

Mentan Pimpin Rakor Serapan Gabah 2026, Tekankan Kolaborasi untuk Swasembada Pangan

Berita Terbaru

Asia - Pasifik

China Perkuat Ambisi Internet Satelit di Orbit Rendah Bumi

Kamis, 15 Jan 2026 - 09:33 WIT

error: Content is protected !!