InfoMatoa, (Nabire) | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Acara ini berlangsung di L-Price Resto, Nabire, pada Kamis (31/7).
Rakor ini merupakan langkah strategis untuk merealisasikan program pendidikan prioritas Gubernur Papua Tengah yang akan dicanangkan secara resmi pada 17 Agustus 2025.
Kepala Bidang Data dan Layanan Pendidikan, Yulianus Kuayo, menjelaskan bahwa program SSH merupakan janji politik Gubernur dan akan diterapkan sebagai proyek percontohan di tiga kabupaten: Mimika (Kokonao), Nabire, dan Paniai.
“Untuk Mimika, lokusnya sudah ditentukan yaitu di Kokonao. Sedangkan untuk Nabire dan Paniai masih menunggu usulan dari masing-masing kabupaten,” jelas Kuayo.
Ia menegaskan, sekolah yang menjadi sasaran program ini harus memenuhi kriteria sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memiliki populasi Orang Asli Papua (OAP) yang tinggi. Setiap kabupaten diharapkan mengusulkan lima sekolah, dan dari usulan tersebut, provinsi akan menetapkan satu atau dua sekolah sebagai proyek percontohan.
Selain SSH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga akan meluncurkan program pendidikan gratis dan aplikasi pendataan pelajar OAP. Aplikasi ini bertujuan untuk memetakan anak-anak yang belum atau tidak melanjutkan sekolah di semua jenjang.
“Kami ingin mengintervensi angka putus sekolah dan memproteksi anak-anak OAP agar tidak tercecer dari sistem pendidikan. Ini juga berdampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tambah Kuayo.
Ia juga menyoroti tantangan di wilayah pedalaman, di mana banyak anak harus berburu sepulang sekolah. Oleh karena itu, implementasi SSH akan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.
Meski provinsi tidak memiliki kewenangan langsung atas pengelolaan sekolah, Kuayo menjelaskan bahwa mereka memiliki ruang intervensi melalui pendanaan untuk program-program prioritas ini.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala OPD teknis, perwakilan kabupaten, lembaga pendidikan swasta, serta narasumber seperti Dr. Agus Sumule. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Papua Tengah.(Red)
