InfoMatoa, (Jakarta) | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mengoptimalkan bonus demografi sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), berlangsung hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Tito, ada tiga syarat utama agar Indonesia mampu menjadi negara maju, yakni besarnya jumlah angkatan kerja, melimpahnya sumber daya alam, dan luasnya wilayah. Namun, ia menekankan bahwa kunci utama bukan terletak pada kekayaan alam, melainkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Banyak negara dengan SDA terbatas bisa maju karena memiliki SDM unggul. Karena itu, bonus demografi yang tengah kita alami harus dimanfaatkan dengan baik melalui pembangunan manusia yang sehat, terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan,” tegas Mendagri.
Ia mengingatkan Pemda untuk memperkuat program peningkatan kualitas generasi muda agar mampu menghadapi persaingan global.
“Kita harus memastikan anak-anak muda produktif, punya skill, dan dalam kondisi sehat,” ujarnya.
Senada, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Ia menyebut pengelolaan kependudukan tidak sekadar soal jumlah, tetapi juga kualitas keluarga.
“Kalau keluarga kita baik, insyaallah ekonomi baik, inflasi terkendali, negara pun kuat. Fondasi utama pembangunan berawal dari keluarga,” kata Wihaji.
Lebih jauh, Wihaji mengungkapkan ada 30 indikator PJPK yang perlu diperhatikan Pemda, mulai dari penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, hingga peningkatan partisipasi angkatan kerja. Ia menekankan pentingnya memasukkan indikator tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD agar terukur dan berkesinambungan. [Red]
