InfoMatoa, (Nabire) | Pembangunan infrastruktur pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah kini memasuki tahap nyata. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM., menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (29/10), Wamendagri Ribka Haluk—birokrat perempuan pertama dari Tanah Papua yang pernah menjabat Penjabat Gubernur Papua Tengah (2022–2024)—menyatakan bahwa keberadaan kantor pemerintahan menjadi simbol eksistensi daerah dan pusat pelayanan publik yang wajib segera terwujud.
“Dengan wilayah yang luas serta karakter masyarakat yang beragam, kantor pemerintahan harus hadir agar pelayanan publik berjalan efektif dan efisien.” tegas Wamendagri Ribka Haluk.
Prioritas Percepatan Pembangunan di Tanah Papua
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan Distrik Wanggar, Nabire, sebagai lokasi pembangunan pusat pemerintahan. Pemda menyiapkan lahan seluas ratusan hektare untuk kompleks perkantoran dengan desain bercorak khas Papua yang menyerupai Burung Cenderawasih. Desain ini diharapkan mencerminkan semangat kebangkitan dan identitas daerah.
Selain itu, Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat Pemda Papua Tengah yang telah melengkapi dokumen pendukung seperti Masterplan dan Feasibility Study (FS). Ia menegaskan bahwa kedua dokumen tersebut menjadi fondasi penting agar pembangunan mulai berjalan pada 2026 sesuai rencana pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah sudah menyiapkan dasar yang kuat. Karena itu, kami mendorong agar proyek monumental ini masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) demi menjamin pendanaan dan dukungan lintas kementerian.” jelas Ribka Haluk.
Dorongan Masuk Program Strategis Nasional
Pertemuan koordinasi di Jakarta melibatkan Kemendagri, Bappenas, dan sejumlah pejabat teknis. Mereka membahas rencana anggaran serta tahapan pembangunan secara rinci. Pemerintah pusat menargetkan penyelesaian proyek pada 2027 sehingga Papua Tengah memiliki pusat pemerintahan yang representatif, modern, dan mendorong ekonomi daerah.
Dengan percepatan tersebut, Papua Tengah siap memasuki babak baru pelayanan publik. Kehadiran pusat pemerintahan di Nabire akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan menghadirkan pelayanan yang lebih dekat bagi masyarakat di wilayah tengah Tanah Papua. [Red]
