InfoMatoa, (Jayapura) | Pemerintah Provinsi Papua menegaskan fokus kerja pemerintahan selama sepekan terakhir, 8–14 Desember 2025, untuk menjamin stabilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, pemerintah juga menguatkan agenda strategis nasional di wilayah Papua.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, menyampaikan hal tersebut melalui rilis pers “Lapor Rakyat Sepekan” di Jayapura, Senin (15/12). Ia menegaskan seluruh langkah pemerintah bersifat konkret dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat Papua.
Kartu Mudik Gratis untuk Konektivitas dan Kebahagiaan Natal
Untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal bersama keluarga, Pemprov Papua meluncurkan Kartu Mudik Gratis Nataru 2025–2026. Program ini menyediakan transportasi darat dan laut bersubsidi, tanpa biaya, serta dilengkapi asuransi. Sasaran utamanya adalah masyarakat di wilayah pesisir.
“Bagi orang Papua, Natal adalah soal pulang dan bertemu keluarga. Program ini dirancang agar biaya transportasi tidak lagi menjadi penghalang rakyat merayakan Natal,” jelas Rifai Darus.
Ia menambahkan, program tersebut sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat konektivitas Papua.
Visi Papua Terang dan Fondasi Energi Nasional
Di sektor energi, Pemprov Papua mendapat apresiasi dari Dewan Energi Nasional dan Kementerian ESDM. Apresiasi itu terkait langkah cepat pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Menurut Rifai Darus, capaian ini menegaskan posisi Papua sebagai bagian penting dari ketahanan dan transisi energi nasional.
“Bagi kami, energi bukan sekadar proyek. Energi menjadi fondasi layanan publik, mulai dari sekolah, puskesmas, keamanan, hingga ekonomi rakyat. Program ini merupakan bagian dari visi Papua Terang,” ujarnya.
Jaminan Pangan, Keamanan, dan Fokus Anggaran
Menjelang Nataru, Pemprov Papua mengambil langkah antisipatif untuk menjaga kebutuhan dapur rakyat. Pemerintah memastikan stok pangan dan BBM dalam kondisi aman. Selain itu, pemerintah telah menyalurkan beras SPHP, termasuk 580 ton untuk Papua dan daerah otonomi baru.
Untuk mendukung stabilitas, Pemprov Papua terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Polri, dan pemerintah pusat. Di sisi keamanan, sinergi dengan Polri dan BIN juga diperkuat melalui kunjungan Wakapolri serta konsolidasi pengamanan.
Di bidang pendidikan, Gubernur Papua menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pertemuan itu membahas penguatan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.
Terkait kebijakan fiskal, Rifai Darus menyebut pembahasan APBD 2026 tetap mengedepankan efisiensi belanja dan layanan publik.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi dampak langsung bagi rakyat, terutama di tengah keterbatasan fiskal,” tegasnya.
Ia menutup laporannya dengan menegaskan komitmen keterbukaan pemerintah.
“Lapor Rakyat Sepekan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban terbuka. Kepercayaan rakyat dibangun melalui kerja nyata yang dapat dirasakan,” ujarnya.
[Red]
