InfoMatoa, (Jakarta) | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi besar-besaran pada layanan pertanahan. Langkah ini diambil guna meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pemohon layanan.
“Fokus utama kita adalah percepatan dan transformasi pelayanan. Tugas pokok ATR/BPN adalah memberikan layanan pertanahan, sehingga perbaikan sistem harus menjadi prioritas,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (26/8).
Dalam paparannya, Nusron menyampaikan bahwa salah satu langkah strategis adalah memangkas birokrasi pada setiap layanan. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mempercepat proses sekaligus memberikan kepastian yang lebih baik kepada masyarakat.
Tak hanya itu, perubahan struktur di level Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) juga akan diusulkan. Penyesuaian struktur akan mempertimbangkan beban layanan dan luas wilayah kerja agar pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih efektif.
Meski begitu, Nusron menekankan bahwa simplifikasi layanan tidak boleh mengurangi akurasi, prinsip kehati-hatian, maupun kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Rapim kali ini dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ATR/BPN secara langsung, serta Kepala Kanwil dan Kantah se-Indonesia yang mengikuti secara daring. [Red]
