InfoMatoa, (Jakarta) | Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menegaskan dukungan penuh BKN untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua Pegunungan. Pernyataan ini disampaikan saat Zudan Arif menerima kunjungan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, beserta perwakilan pencari kerja, di Kantor BKN, Jakarta, Rabu (15/10).
Koordinasi Intensif untuk SDM Papua Pegunungan
Pertemuan berlangsung selama satu jam dan dihadiri pejabat BKN, Raban Bikadi dan Elias Wenda. Wakil Gubernur Ones Pahabol menyampaikan aspirasi dari Papua Pegunungan. Ia membahas penanganan pencari kerja dan usulan formasi ASN di delapan kabupaten. Selain itu, Pahabol menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan ASN agar mereka mampu menghadapi tantangan di provinsi baru ini.
“Kami mendukung penuh upaya pengembangan SDM di Papua Pegunungan agar ASN di Papua menjadi profesional, tangguh, dan cerdas dalam menyelesaikan masalah,” ujar Zudan Arif.
Zudan Arif menekankan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting. Dengan begitu, pengembangan ASN dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, BKN akan menindaklanjuti setiap kebijakan segera setelah Kemenpan-RB mengambil keputusan resmi. Langkah ini memastikan semua proses berjalan sesuai rencana dan kebutuhan daerah terpenuhi.
BKN Siap Eksekusi Kebijakan CASN
Zudan Arif menjelaskan bahwa Kemenpan-RB memiliki kewenangan untuk menetapkan formasi Calon ASN (CASN) dan kebijakan ASN. Oleh karena itu, BKN akan terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB. Dengan demikian, BKN dapat mengeksekusi setiap kebijakan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan Papua Pegunungan.
“Setelah keputusan diambil oleh Kemenpan-RB, kami di BKN siap mengeksekusi kebijakan tersebut di Papua,” tegas Kepala BKN.
Provinsi telah mengajukan formasi CASN signifikan dan mendorong kebijakan khusus agar Orang Asli Papua (OAP) memperoleh kesempatan lebih besar dalam seleksi. Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan program pendukung untuk memperkuat kapasitas ASN di lapangan.
Harapan untuk Birokrasi Profesional
BKN dan Kemenpan-RB berharap sinergi ini mempercepat terciptanya birokrasi profesional dan adaptif. Selain itu, langkah ini memberi kepastian bagi ribuan pencari kerja di wilayah tersebut. Dengan demikian, provinsi baru ini dapat menerapkan sistem meritokrasi secara optimal. Pemerintah berharap koordinasi yang terus dilakukan akan memperkuat manajemen ASN. Selanjutnya, kolaborasi ini menjadi modal penting menghadapi tantangan pembangunan di Papua Pegunungan ke depan. [Red]
