InfoMatoa, (Malaysia) | Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, memberikan penegasan penting. Sejak awal, pembentukan ASEAN bertujuan menjaga perdamaian di Asia Tenggara. Hasan menyampaikan pernyataan tersebut di Kuala Lumpur pada Senin. Ia membuka pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN. Agenda utama pertemuan adalah membahas perdamaian konflik perbatasan Thailand-Kamboja.
“Ketika ASEAN didirikan, tujuan utamanya adalah sebagai sebuah proyek politik dan keamanan—sebuah proyek yang bertujuan mewujudkan perdamaian regional,” kata Mohamad Hasan dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Ia mengingatkan ketetapan penting pada tahun 1971. Saat itu, ASEAN menetapkan Asia Tenggara sebagai zona ZOPFAN. Selanjutnya, Perjanjian TAC pada 1976 memperkuat komitmen tersebut. Menurut Hasan, prinsip utama ASEAN bersifat abadi. Hal ini meliputi sikap non-intervensi dan penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, organisasi ini menolak penggunaan kekerasan demi stabilitas regional.
Menjaga Kredibilitas di Tengah Krisis Geopolitik
ASEAN telah memegang prinsip ini selama hampir enam dekade. Hasan menilai organisasi ini sangat tangguh dan adaptif. Namun, ia melihat ASEAN kini berada pada titik kritis. Disrupsi geopolitik global berpotensi menggerus fondasi tatanan kawasan. Hal ini juga mengancam kredibilitas ASEAN sebagai proyek integrasi damai.
“Dalam dunia dan kawasan ASEAN yang sangat saling terhubung, satu guncangan keamanan merupakan urusan ASEAN sekaligus menjadi perhatian global,” ujarnya.
Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 menyatakan keprihatinan mendalam. Konflik Thailand-Kamboja telah memakan korban sipil. Dampaknya juga memicu perpindahan penduduk dalam jumlah besar. Kondisi ini sangat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat.
Fasilitasi Dialog dan Langkah Perdamaian Nyata
Konflik ini pecah kembali pada Juli 2025 lalu. Oleh karena itu, PM Anwar Ibrahim aktif memfasilitasi dialog kedua negara. Upaya ini menghasilkan Perjanjian Gencatan Senjata pada 28 Juli. Selanjutnya, kedua pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur. Momen bersejarah ini terjadi pada 26 Oktober 2025 dalam KTT ke-47 ASEAN.
Malaysia mendesak kedua negara melaksanakan kesepakatan secara penuh. Mereka harus menahan diri dari tindakan militer lanjutan. Sebab, hal itu dapat memperburuk situasi keamanan di lapangan. Selain jalur diplomatik, Malaysia mengerahkan Tim Pengamat ASEAN (AOT). Tim ini memantau kondisi melalui koordinasi militer dengan kedua negara.
Hasan mengapresiasi kehadiran para menteri luar negeri lainnya. Ia berterima kasih kepada Prak Sokhonn dan Sihasak Phuangketkeow. Mereka bersedia duduk bersama mencari solusi damai. Pertemuan khusus ini bertujuan memperkuat kembali semangat dialog. Langkah tersebut akan membuka jalan bagi pemulihan stabilitas. Dengan demikian, perdamaian berkelanjutan di Asia Tenggara dapat terwujud. [Red]
