InfoMatoa, (Jayapura) | Pemerintah Provinsi Papua kembali menegaskan komitmen transparansi publik secara nyata. Hal ini mereka lakukan melalui laporan kinerja mingguan bertajuk “Lapor Rakyat Sepekan”. Laporan tersebut mencakup periode kerja tanggal 15–22 Desember 2025. Dalam rilis tersebut, Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, memaparkan sejumlah capaian strategis. Pembahasan ini mulai dari kepastian anggaran Otonomi Khusus (Otsus) hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satu poin paling krusial adalah hasil pertemuan antara Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri. Beliau bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas pembangunan di Bumi Cendrawasih. Hasil pertemuan tersebut membawa kabar baik bagi keberlanjutan pembangunan daerah secara luas. Pemerintah pusat secara resmi berkomitmen untuk mengembalikan alokasi Dana Otsus Papua tahun 2026. Anggaran tersebut akan kembali ke angka signifikan sebesar Rp12 triliun.
Kepastian Anggaran Otsus dan Percepatan Pembangunan
Rakyat memandang keputusan ini sebagai kado istimewa bagi pembangunan di Tanah Papua. Namun, hal ini sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah. Mereka harus mengelola dana besar tersebut secara akuntabel dan transparan. Selain kepastian anggaran, Pemerintah Provinsi Papua juga melakukan sinkronisasi secara intensif. Mereka melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Otonomi Khusus bersama Mendagri Tito Karnavian.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 tersusun rapi. Penyusunan tersebut harus berdasarkan pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Pemerintah tidak ingin kebijakan hanya bersifat dari atas ke bawah saja. Fokus utama dari sinkronisasi ini adalah menjamin pelayanan dasar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kualitas hidup warga Papua dapat meningkat secara signifikan.
Pelayanan Mudik Gratis dan Akses Air Bersih
Program Mudik Bebas atau Mudik Gratis Nataru 2025 menjadi sorotan utama di sektor pelayanan. Pemerintah merancang program transportasi darat dan laut ini bukan sekadar bantuan musiman. Sebaliknya, program ini berfungsi sebagai bentuk uji coba konektivitas antarwilayah di Papua. Layanan ini juga menyediakan fasilitas kesehatan dan asuransi secara lengkap. Fasilitas tersebut hadir untuk menjamin keamanan serta kenyamanan warga saat pulang kampung.
Komitmen Gubernur juga terbukti melalui tuntasnya penyediaan akses air bersih bagi warga Kampung Weref. Keberhasilan eksekusi proyek sanitasi ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah. Mereka fokus pada pemenuhan janji-janji pembangunan yang menyentuh rakyat secara langsung. Proyek tersebut berkaitan erat dengan aspek kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Papua. Warga kini dapat menikmati layanan dasar yang lebih layak dan bersih.
Muhammad Rifai Darus menutup laporan mingguan tersebut dengan pesan yang kuat. Beliau menyatakan bahwa agenda kerja sepekan terakhir menunjukkan konsistensi kepemimpinan daerah. Duet Gubernur Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen bekerja dalam tiga dimensi sekaligus. Dimensi tersebut meliputi politik nasional, administratif pemerintahan, serta moral kemasyarakatan. Seluruh langkah yang mereka ambil akan terus berpihak pada kebutuhan nyata rakyat. [Red]
