InfoMatoa, (Beijing) | Pemerintah China mengumumkan rencana ambisius untuk memberlakukan kebijakan persalinan gratis secara nasional mulai 2026 melalui skema asuransi kesehatan nasional. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban finansial keluarga. Selain itu, pemerintah merespons tren penurunan angka kelahiran di negara tersebut.
Pemerintah mengumumkan rencana tersebut dalam Konferensi Jaminan Kesehatan Nasional pada Sabtu (13/12). Otoritas China menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Melalui langkah ini, pemerintah mendorong masyarakat memiliki anak dengan menekan biaya medis selama kehamilan dan persalinan.
“Target kami pada tahun depan adalah memastikan biaya dasar persalinan sepenuhnya ditanggung oleh program asuransi kesehatan nasional. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi untuk layanan persalinan standar,” ujar perwakilan otoritas jaminan kesehatan China.
Selain persalinan, pemerintah akan meningkatkan cakupan biaya pemeriksaan prenatal sesuai kemampuan dana asuransi nasional. Saat ini, tujuh daerah setingkat provinsi telah menerapkan kebijakan tersebut. Daerah itu antara lain Jilin, Jiangsu, dan Shandong.
Namun demikian, para pejabat menegaskan jaminan tersebut hanya berlaku untuk layanan medis standar. Jika orang tua memilih layanan premium atau menggunakan obat dan alat medis di luar katalog dasar, mereka tetap menanggung biaya tambahan secara mandiri.
Administrasi Jaminan Kesehatan Nasional China juga berencana memperluas cakupan asuransi kehamilan. Kebijakan ini menyasar pekerja fleksibel, pekerja migran, serta pekerja di sektor pekerjaan baru. Saat ini, program asuransi kehamilan telah mencakup sekitar 255 juta orang.
Melalui kebijakan persalinan gratis dan perluasan asuransi kehamilan ini, pemerintah China berupaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi keluarga muda. Selain itu, langkah ini memperkuat perlindungan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat membalik tren penurunan angka kelahiran secara bertahap demi keberlanjutan sosial dan demografi nasional.
[Red]
