InfoMatoa, (Manokwari) | Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat Manokwari untuk terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), demi memastikan program tersebut tepat sasaran dan memenuhi standar kesehatan bagi seluruh peserta didik penerima manfaat.
Pengawasan Publik Menjaga Kualitas MBG
Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, menegaskan pentingnya partisipasi publik. Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah harus menyediakan makanan aman, segar, dan bergizi bagi anak-anak sekolah sebagai penerima MBG.
“Kita semua ikut mengawasi karena yang dapat MBG adalah anak-anak kita sendiri. Jika ditemukan hal-hal negatif dalam penyaluran MBG segera laporkan kepada perwakilan BGN Papua Barat,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren.
Gusti menjelaskan bahwa makanan MBG memiliki standar ketat, termasuk batas waktu konsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Jika melewati batas waktu tersebut, risiko kontaminasi bakteri meningkat dan dapat menimbulkan keracunan. Karena itu, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memperhatikan waktu distribusi, standar higienis, serta keamanan pangan.
Standar Gizi dan Kesiapan SPPG Manokwari
Ia memaparkan empat prinsip utama dalam penyediaan menu MBG. Prinsip tersebut meliputi pemenuhan kalori sesuai jenjang pendidikan, gizi seimbang, standar higienis, dan keamanan pangan. Oleh karenanya, menu MBG harus mencakup karbohidrat, protein, sayur, serta buah atau serat.
Standar kebutuhan energi harian sudah ditetapkan. Kebutuhan tersebut mencakup 328 kkal untuk siswa TK/PAUD, 368,8–531 kkal untuk SD, 531 kkal untuk SMP, dan 762,5 kkal untuk SMA. Karena itu, pemerintah menetapkan kewajiban bagi setiap dapur SPPG untuk mempekerjakan seorang ahli gizi.
Program MBG, lanjutnya, menjadi bagian dari strategi nasional menuju Generasi Emas 2045. Selanjutnya, program ini bertujuan meningkatkan status gizi anak dan menekan stunting serta anemia. Sebagai tambahan, program ini juga memperluas akses pangan di berbagai daerah, termasuk Papua Barat.
Pemerintah berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengawas dalam pelaksanaan program ini. Akan tetapi, masyarakat juga dapat menyediakan bahan pangan lokal melalui koperasi atau BUMDes untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG setiap hari.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menilai pengawasan masyarakat sangat penting, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Papua Barat. Ia menegaskan bahwa DPR RI mendukung penuh transparansi suplai bahan baku dan peran aktif sekolah serta orang tua.
“Anak-anak Papua harus menerima makanan yang benar-benar bergizi, aman, dan sesuai standar yang ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Perwakilan Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengungkapkan bahwa lima dari 20 SPPG di Kabupaten Manokwari telah memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Manokwari. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa dapur telah memenuhi standar higienis dan sanitasi, serta menjamin mutu makanan untuk penerima manfaat MBG. [Red]
