InfoMatoa, (Yalimo) | Pemerintah sukses menyalurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II. Penyaluran anggaran Tahun 2025 bagi Distrik Apalapsili ini berlangsung pada Kamis (8/1). Bank Papua KCP Elelim menjadi pusat seluruh kegiatan pencairan tersebut. Lokasinya berada tepat di Jalan Trans Wamena – Jayapura. Seluruh proses penyaluran berjalan sangat tertib dan kondusif.
Para Kepala Desa dan Bendahara mulai memadati halaman bank sejak siang hari. Mereka datang bersama pendamping desa untuk melakukan verifikasi administrasi secara teliti. Kehadiran para perangkat desa ini menjadi ujung tombak realisasi anggaran negara. Selanjutnya, mereka memastikan dana APBN tersebut sampai ke tingkat akar rumput.
Prioritas Pembangunan dan Tantangan Geografis
Penyaluran dana ini memiliki arti strategis bagi masyarakat Yalimo. Pasalnya, kebijakan nasional mengarahkan prioritas Dana Desa untuk beberapa sektor utama. Fokus utamanya mencakup pengentasan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan. Selain itu, dana ini juga menyasar program pencegahan stunting.
Medan geografis Distrik Apalapsili di wilayah pegunungan memang sangat menantang. Oleh karena itu, pencairan dana tunai di Ibu Kota Kabupaten menjadi sarana krusial. Langkah ini bertujuan menggerakkan roda ekonomi desa yang terkendala logistik. Penyaluran tahap ini mencakup Alokasi Dana Kampung sebesar Rp 91.344.327 per desa.
Selain itu, setiap kampung menerima tambahan Dana Desa dengan besaran bervariasi. Nilai tersebut mengikuti data demografi dan luas wilayah masing-masing kampung. Hal ini menjamin keadilan distribusi anggaran bagi seluruh warga desa.
Transparansi Anggaran dan Pengawasan Ketat
Pemerintah menjunjung tinggi transparansi anggaran dalam proses distribusi ini. Sebagai contoh, Desa Filiyakmi menerima total dana sebesar Rp 226.904.327. Sementara itu, Desa Hubliki menerima kucuran dana sejumlah Rp 224.824.327. Sebanyak 51 kampung di Distrik Apalapsili telah menerima dana pada gelombang ini.
Pihak Posda Yalimo berkomitmen melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Mereka ingin memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dana tersebut secara langsung. Jadi, dana tidak boleh berhenti hanya di tangan perangkat desa saja. Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
Penyaluran untuk Distrik Apalapsili kini telah rampung sepenuhnya. Selanjutnya, pemerintah segera melaksanakan proses serupa bagi distrik lainnya secara bertahap. Wilayah tersebut meliputi Distrik Walarek, Abenaho, serta Distrik Benawa. Langkah ini merupakan bentuk komitmen percepatan pembangunan di Papua Pegunungan. [Red]
