InfoMatoa, (Pegunungan Arfak) | Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dan legislatif serius mendorong pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah strategis ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Pegunungan Arfak membentuk tim kerja khusus untuk menunjukkan komitmen tersebut. Ayub Msiren mengetuai tim ini sejak Jumat (9/1).
Pemerintah merancang BUMD sebagai kepanjangan tangan daerah. Pengelola akan menjalankan lembaga ini secara profesional dan berorientasi pada keuntungan. Hal ini mencakup pengelolaan berbagai sektor potensial di wilayah tersebut. Menurut Ayub, pendirian BUMD mendukung visi dan misi Bupati. Selain itu, langkah ini akan mendorong kemandirian ekonomi daerah.
“Rencana pendirian BUMD ini merupakan inisiatif strategis untuk mendukung visi misi Bupati dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat Pegunungan Arfak,” ujar Ayub.
Solusi Keterbatasan Fiskal dan Kebutuhan Warga
Ayub menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pembangunan. Selama ini, daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap minim dan ruang fiskal menjadi terbatas. Dana transfer pusat pun habis tersedot untuk membiayai belanja pegawai. Saat ini, jumlah pegawai daerah hampir mencapai empat ribu orang.
Masyarakat berharap kehadiran BUMD mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara nyata. Lembaga ini juga akan mempercepat perputaran roda ekonomi warga. Pemerintah menyiapkan BUMD sebagai penyedia bahan bangunan utama. Layanan ini menyasar masyarakat di 10 distrik Pegunungan Arfak.
“Selama ini masyarakat harus turun berbelanja ke Manokwari dengan biaya transportasi yang mahal. Nantinya BUMD akan bekerja sama dengan Semen Conch Manokwari untuk menyediakan semen dan peralatan bangunan dengan harga yang relatif terjangkau,” terang Ayub.
Dukungan Program Pangan dan Target 2026
Selanjutnya, BUMD juga akan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Caranya dengan membeli langsung hasil pertanian dari petani lokal. Skema ini akan memberikan manfaat berantai bagi petani dan guru. Bahkan, para siswa hingga orang tua murid akan merasakan dampaknya. Tidak hanya itu, sektor pariwisata pun turut menjadi perhatian serius.
Ayub menyiapkan rencana pendirian hotel daerah. Fasilitas ini akan mendukung kunjungan wisatawan dan tamu pemerintah. Masih banyak sektor potensial yang belum tergarap secara optimal. Contohnya meliputi sektor pertanian, pariwisata, hingga pertambangan. Saat ini, tim kerja BUMD sedang berkonsultasi dengan pihak akademisi.
Tim menggandeng Universitas Papua dan Universitas Charitas Manokwari. Konsultasi ini bertujuan menyempurnakan draf Ranperda pendirian BUMD. Akhirnya, mereka menargetkan penetapan Perda pada pertengahan tahun ini.
“Rencananya kami memulai pembahasan dengan akademisi pada akhir Januari. Kemudian, kami menyerahkan berkas ke DPRD pada Februari. Target kami, Perda tersebut rampung pada Juni 2026 sehingga BUMD bisa mulai beroperasi,” pungkas Ayub.
[Red]
