InfoMatoa, (Teluk Wondama) | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menemukan dua masalah besar. Masalah tersebut terkait penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama. Temuan ini mencakup keterbatasan tenaga medis serta sarana kesehatan yang belum memadai.
Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Agus Priyono, menyampaikan poin-poin tersebut di Manokwari pada Selasa. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja semester II tahun 2025 memuat seluruh temuan signifikan itu. Pemerintah daerah kini memikul tanggung jawab untuk merespons laporan dalam waktu 60 hari.
“Pemerintah daerah harus segera menangani dua permasalahan signifikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kami,” ujar Agus usai menyerahkan LHP tersebut.
Tim BPK memotret kondisi nyata di rumah sakit maupun puskesmas wilayah Teluk Wondama. Keterbatasan tenaga kesehatan memberikan dampak langsung terhadap mutu pelayanan warga. Selain itu, kondisi tersebut menghambat optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Agus menilai pembangunan sektor kesehatan daerah tidak akan maksimal jika rekomendasi BPK terabaikan. Beliau menekankan pentingnya pelaksanaan rencana aksi yang telah pemerintah daerah susun. Upaya ini bertujuan kuat untuk mendukung keberhasilan program kesehatan nasional.
Teluk Wondama masuk dalam kategori wilayah 3T dan daerah terpencil serta perbatasan. Oleh sebab itu, pembangunan manusia di sana membutuhkan perhatian serta komitmen dari semua pihak.
“Penyediaan layanan kesehatan harus berjalan dengan baik. Jika masyarakat sehat, mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Aser Waroy, mengakui kekurangan pihak eksekutif saat ini. Pemerintah daerah belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan bidang kesehatan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 30 persen dari berbagai sumber dana.
“Kami belum pernah mengevaluasi kesiapan tenaga medis dan distribusi obat secara mendalam. Namun, kami akan segera menjalankan rekomendasi dari BPK,” kata Aser.
Beliau juga mengungkapkan bahwa keterbatasan dokter puskesmas menjadi kendala utama bagi warga. Masalah lain muncul karena pemerintah mengirim peralatan medis tanpa tenaga medis kompeten. Akibatnya, petugas lapangan tidak bisa mengoperasikan alat-alat kesehatan tersebut secara optimal.
“Dampaknya, sebagian peralatan tersebut saat ini sudah mengalami kerusakan. Saya akan segera menyampaikan hasil pemeriksaan BPK kepada kepala daerah,” pungkasnya.
[Red]
