Infomatoa, (Jakarta) | Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk memimpin penguatan kerja sama antarnegara Global South dalam merespons disrupsi teknologi digital, khususnya dominasi raksasa teknologi dalam pengembangan kecerdasan artifisial (AI).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya solidaritas negara-negara Selatan dalam merumuskan tata kelola AI yang adil, inklusif, dan berdaulat. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pertemuan pasca-Konferensi CTRL+J APAC di Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.
“Indonesia punya komitmen kuat mendorong kolaborasi Global South. Saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Gabriel Ramos tahun lalu, beliau bahkan meminta Indonesia memimpin dialog negara-negara Selatan,” kata Nezar.
Dalam pertemuan tersebut, Nezar berdiskusi dengan Direktur AI, Emerging Tech & Regulation dari IFPIM APAC Irene Jay Liu; Direktur Eksekutif AJOR Brasil Maia Fortes; dan Kepala GIBS Media Leadership Think Tank Afrika Selatan Michael Markovitz.
Indonesia, menurut Nezar, telah mengajukan diri menjadi tuan rumah UNESCO Global Forum for Ethics of AI 2026. Ia juga mendorong penyelenggaraan pertemuan negara Global South untuk secara khusus membahas isu kedaulatan digital dan masa depan jurnalisme di tengah laju perkembangan AI.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan politik. Negara-negara Selatan harus bersatu dan punya instrumen dialog yang setara dengan para pemain besar teknologi global,” tegasnya.
Nezar mengungkap, dalam pertemuannya dengan Utusan Teknologi PBB Amandeep Singh Gill beberapa waktu lalu, muncul urgensi kerja sama negara berkembang untuk menyusun posisi kolektif dalam regulasi global AI yang masih bersifat sementara.
Saat ini, regulasi AI baru muncul dalam bentuk dekrit presiden seperti di Amerika Serikat, atau rancangan undang-undang seperti AI Act di Uni Eropa. Sementara di Korea Selatan, regulasi masih dalam tahap kebijakan awal. Negara-negara Selatan dinilai belum memiliki ruang advokasi yang cukup kuat.
Menanggapi inisiatif dari delegasi Afrika Selatan, Nezar menyebut forum M20 — pertemuan Menteri Komunikasi G20 — sebagai momentum penting untuk mendorong langkah nyata.
“Forum M20 harus jadi lebih dari sekadar ajang pernyataan politik. Kita butuh mekanisme konkret seperti sekretariat bersama atau forum tetap yang bisa membawa suara Global South dalam tata kelola digital dunia,” ujarnya.
Di tengah arus deras disrupsi AI dan informasi, Indonesia menegaskan kesiapan menjadi penghubung strategis antara kawasan, memperjuangkan hak-hak penerbit serta mendorong terciptanya ekosistem AI global yang inklusif, etis, dan setara.[Red/Birkom Komdigi]
