InfoMatoa, (Jakarta) | Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya ketepatan penyaluran anggaran Rp9,9 triliun untuk memperkuat hilirisasi pertanian. Anggota Komisi IV DPR, Muhammad Syafrudin, mengingatkan agar dana yang besar tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.
“Ini yang paling penting, jangan sampai (anggaran) netes di mana-mana dan tidak mencapai sasaran. Kalau tidak, yang rugi negara,” ujar Syafrudin dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin (22/9)
Ia menegaskan, jika kucuran dana tidak jelas, petani akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Meski begitu, Syafrudin menyatakan optimis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Pangan Zulkifli Hasan mampu mendorong sinergi positif.
“Ini tidak boleh netes ke mana-mana. Itu yang paling penting. Dan, jangan sampai petani menyampaikan masalah anggaran ini harus berbelit-belit,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp9,9 triliun untuk memperkuat hilirisasi komoditas strategis, mulai dari kelapa hingga kakao. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah pertanian nasional sekaligus kesejahteraan petani.
“Kita rencana hilirisasi, yaitu replanting dan tanam baru kelapa dalam, kakao, mente, kopi, lada, dan pala. Itu dianggarkan Rp9,9 triliun, hampir Rp10 triliun,” kata Amran seperti dikutip dari Antara.
[Red]
