LMND dan Petani Lampung Aksi Depan Istana, Desak Hentikan Impor Tapioka, Wujudkan Land Reform

- Jurnalis

Rabu, 24 September 2025 - 17:51 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

InfoMatoa, (Jakarta) | Memperingati Hari Tani Nasional, LMND bersama ratusan petani singkong asal Lampung menggelar aksi di depan Istana Negara. Aksi ini menyoroti jatuhnya harga singkong, praktik oligopoli dalam industri tapioka, serta kebijakan impor yang semakin memiskinkan petani.

Situasi petani Lampung hari ini adalah potret nyata keterpurukan petani di Indonesia. Mereka bukan hanya berhadapan dengan harga singkong yang anjlok, tetapi juga tata niaga yang dikuasai segelintir pengusaha besar, pungli di pabrik, hingga impor yang menghancurkan pasar dalam negeri,” tegas Redho Balau, Wakil Ketua LMND Bidang Dalam Negeri.

Petani Lampung membawa sembilan tuntutan, di antaranya: regulasi tata niaga singkong, penghentian impor tapioka, penetapan HET singkong, penghapusan pungli di pabrik, menjadikan ubi kayu sebagai komoditas strategis nasional, hingga mendorong hilirisasi berbasis BUMN.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Buka Apkasi Otonomi Expo 2025, IMO-Indonesia Tegaskan Dukungan untuk Daerah

LMND menilai, problem yang dihadapi petani tidak bisa dilihat sebatas soal pupuk subsidi atau fluktuasi harga. Akar persoalan ada pada ketimpangan struktur agraria. Selama tanah-tanah produktif dikuasai korporasi besar, petani kecil akan tetap berada dalam posisi yang lemah.

Jalan keluar dari krisis ini adalah Land Reform sejati sebagaimana diamanatkan UUPA No. 5 Tahun 1960. Pemerintah harus segera melakukan pemerataan kepemilikan tanah, membatasi monopoli korporasi, serta membangun industrialisasi pertanian berbasis produksi rakyat. Tanpa itu, kedaulatan pangan hanya jadi jargon kosong,” lanjut Redho.

LMND menegaskan, memperingati Hari Tani Nasional bukan hanya soal mengenang sejarah, tetapi juga momentum menuntut negara memenuhi mandat konstitusi: menyejahterakan petani sebagai tulang punggung bangsa. Hilirisasi dan industrialisasi pertanian tidak akan berarti apa-apa bila land reform tidak dijalankan secara konsisten. [Red]

BERITA LAINNYA

OTT Pajak di Jakarta Utara Ungkap Dugaan Suap Rp59 Miliar, Ujian Serius Reformasi Kemenkeu
Impor Solar Disetop, Bahlil Wajibkan SPBU Swasta Serap Pasokan dari Pertamina
Tito Karnavian Percepat Pencairan Bantuan Rumah Warga Terdampak Bencana di Sumatera
Anggaran Transfer ke Daerah Aceh Dipastikan Utuh Meski Terdampak Bencana
Kemenhub Bekukan Izin Cahaya Trans Selama 12 Bulan Usai Kecelakaan Maut di Semarang
Nadiem Makarim Siap Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Pengadaan Laptop Usai Dua Kali Absen karena Sakit
TNI AL Amankan Kapal Bermuatan Kayu & Narkoba di Perairan Karimun, 3 Orang Diproses Hukum
Dolfie Othniel Resmi Pimpin PDIP Jawa Tengah Periode 2025–2030, Gantikan FX Hadi Rudyatmo
Berita ini 2 kali dibaca

BERITA LAINNYA

Rabu, 14 Januari 2026 - 13:51 WIT

OTT Pajak di Jakarta Utara Ungkap Dugaan Suap Rp59 Miliar, Ujian Serius Reformasi Kemenkeu

Selasa, 13 Januari 2026 - 09:59 WIT

Impor Solar Disetop, Bahlil Wajibkan SPBU Swasta Serap Pasokan dari Pertamina

Senin, 12 Januari 2026 - 08:06 WIT

Tito Karnavian Percepat Pencairan Bantuan Rumah Warga Terdampak Bencana di Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 - 09:24 WIT

Anggaran Transfer ke Daerah Aceh Dipastikan Utuh Meski Terdampak Bencana

Selasa, 6 Januari 2026 - 14:12 WIT

Kemenhub Bekukan Izin Cahaya Trans Selama 12 Bulan Usai Kecelakaan Maut di Semarang

Berita Terbaru

Asia - Pasifik

China Perkuat Ambisi Internet Satelit di Orbit Rendah Bumi

Kamis, 15 Jan 2026 - 09:33 WIT

error: Content is protected !!