InfoMatoa, (Jakarta) | Pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Keputusan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan proyek strategis tetap berjalan secara mandiri.
Alternatif Pembiayaan Tanpa Bebani APBN
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah mendiskusikan sejumlah alternatif pembiayaan agar beban proyek tidak membebani APBN.
“Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema agar beban keuangan proyek bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10).
Ia menjelaskan bahwa pembahasan soal proyek Whoosh tidak termasuk dalam agenda rapat malam itu.
“Malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” tambahnya.
Meskipun begitu, Prasetyo menilai proyek kereta cepat tetap membawa manfaat besar bagi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan konektivitas antardaerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Rencana Pengembangan Jaringan ke Wilayah Lain
Selain membahas aspek keuangan, pemerintah juga tengah mempertimbangkan rencana pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain.
“Kita ingin proyek ini berkembang, tidak hanya sampai Bandung. Saat ini kita juga memikirkan rencana perluasan hingga Jakarta–Surabaya,” ungkap Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa pengembangan jaringan transportasi modern seperti Whoosh akan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa.
Kemenkeu Tegaskan Pembayaran Bukan Tanggung Jawab APBN
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak wacana pembayaran utang proyek Whoosh menggunakan APBN. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan sepenuhnya berada di tangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, selaku pengelola proyek tersebut.
“Utang KCIC tidak menggunakan APBN. Kalau nanti ada perkembangan, akan saya sampaikan dalam jumpa pers mingguan,” kata Purbaya saat menghadiri Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang kuat untuk mengelola kewajiban proyek tanpa campur tangan APBN.
“Danantara punya dividen sendiri, rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Jadi mereka mampu mengelolanya secara mandiri,” jelasnya.
Pemisahan Tanggung Jawab antara Swasta dan Pemerintah
Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya pemisahan antara proyek swasta dan tanggung jawab pemerintah.
“Harusnya mereka mengatur pembiayaan sendiri, jangan dibebankan lagi ke APBN. Karena kalau tidak, semua justru kembali ke pemerintah,” tegasnya.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola keuangan negara sekaligus mendorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Latar Belakang Proyek Kereta Cepat Whoosh
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra dari China. Sekitar 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sedangkan sisanya berasal dari modal para pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap proyek strategis nasional tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa menimbulkan beban baru bagi keuangan negara.
[Red]
